NERACA

Jakarta--- Perlunya peran pemerintah daerah (pemda) terkait pembangunan infrastruktur guna mempercepat pelaksanaan di lapangan. Alasanya peran Pemda  juga diperlukan untuk pembiayaan, termasuk penerbitan obligasi proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).  "Menurut saya itu tergantung kebutuhan, kenapa obligasi itu dalam kondisi sekarang itu langsung dijual,” kata  anggota Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Aviliani di Jakarta,16/4

Lebih jauh ekonom ini mengungkapkan, peningkatan peran pemda tersebut dapat dilakukan dengan penerbitan obligasi daerah. Pasalnya, dia melihat beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, punya potensi besar dalam menerbitkan obligasi. "Menurut saya itu tergantung kebutuhan, kenapa obligasi itu dalam kondisi sekarang itu langsung dijual,”tegasnya.

Menurut Avi-panggilan akrabnya, posisi investor di Indonesia tak punya pilihan lain. “Karena investor sekarang enggak punya pilihan lain di sini, di Indonesia. Jadi menurut saya sangat sayang bila tidak dimanfaatkan," ungkapnya

Menurut Avi, obligasi ini diperlukan dalam proyek infrastruktur karena sifatnya yang jangka panjang. Selain itu, Aviliani berpendapat, belum ramainya pemda mengeluarkan obligasi daerah karena adanya kekhawatiran obligasi tersebut akan gagal atau default seperti negara-negara lainnya.

Untuk itu, Aviliani berpesan agar penerbitan obligasi difokuskan bagi proyek infrastruktur. Karena selain berguna bagi masyarakat dan negara, obligasi tersebut diperuntukan bagi proyek-proyak yang penting. "Kita banyak sekali kekurangannya di infrastruktur. Padahal, infrastruktur itu butuh dana jangka panjang. Seperti di Argentina itu kan sampai default, jadi supaya jangan sampai default, di dalam feasibility study-nya itu memang dikaitkan," paparnya

Dikatakan Avi, pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dari satu kota ke kota lainnya, akan meningkatkan pendapatan pajak daerah. "Nah itu yang untuk bayar (bunga obligasi)," paparnya.

Dengan demikian, kekhawatiran akan melesetnya penggunaan obligasi untuk hal-hal yang gak penting, dapat dihindarkan. "Sehingga tidak ada tambahan pajak yang akhirnya bisa membebani APBD," pungkasnya.

Menyinggung soal insentif, Avi mengakuiKP3EI sedang melakukan penelitian. "Kita memang sedang mengkaji insentif. Tapi insentifnya nanti belum tahu apakah akan diberikan pada perbankan atau pada pekerjaannya nanti," tegasnya

Lanjutnya, saat ini kajian terhadap tersebut sedang berjalan, sehingga bentuk pemberian seperti apa maupun mekanismenya belum dapat disosialisasikan. Nantinya insentif tersebut akan difokuskan untuk diberikan bagi proyek-proyek infrastruktur MP3EI yang strategis. "Yang jelas nantinnya insentif tersebut, diberikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis," tambahnya. **cahyo