NERACA

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta proses perampingan birokrasi, dengan menghapuskan jabatan struktural eselon III, IV dan V di instansi pemerintahan, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Wapres meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga risiko dari perubahan sistem birokrasi tersebut sedikit.

"Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," kata Wapres saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

Selaku Ketua Pengarah KPRBN, Wapres Ma'ruf meminta seluruh menteri terkait untuk berkoordinasi dan bekerja untuk mencapai reformasi birokrasi yang tetap memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN.

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," tambah Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo usai rapat mengatakan proses perampingan birokrasi memerlukan waktu yang tidak singkat karena banyaknya satuan kerja di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah.

Hingga saat ini, sudah ada dua kementerian yang menyelesaikan perampingan eselon dengan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV, yakni Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

"Merampingkan dari eselon I sampai V ini perlu waktu, karena menyangkut orang, menyangkut pejabat struktur yang difungsionalkan. Penilaian kenaikan pangkat juga menjadi faktor," kata Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12).

Kementerian PANRB telah meminta masing-masing K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap satuan kerja yang jabatan strukturalnya memungkinkan untuk dipangkas. Tjahjo berharap pemetaan tersebut selesai pada awal 2020, untuk kemudian dibahas mengenai penghitungan beban angka kredit bagi ASN.

"Untuk tahap yang lebih panjang, tentang bagaimana penjenjangannya, bagaimana angka kreditnya supaya bisa naik pangkat tapi tidak mengurangi penghasilan dan tetap sukses berinovasi, itu perlu waktu yang panjang," ujar Tjahjo. 

Kemudian Kementerian PANRB menunggu konsep sistem bekerja fleksibel atau flexi-work, yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk dibahas bersama sebelum diterapkan di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

"Saya sudah diskusi lama dengan Pak Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), dia akan menyampaikan ke kami awal Januari. Dia sudah punya konsep, program untuk pegawai Bappenas bekerja dari rumah, juga di kantor," kata Tjahjo.

Rapat KPRBN, yang dipimpin untuk pertama kalinya oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah KPBRN, dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, terkait penyederhanaan eselon di K/L, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari dua kementerian yang menyelesaikan penghapusan eselon III dan IV.

"Sementara baru kami (Kementerian PANRB) dan Kemenkeu. Itu saja, baru dua. Kalau kami ditargetkan Pak Jokowi, ya semakin cepat semakn baik. Di Kementerian kami yang kecil saja, tiga minggu selesai (perampingan)," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (10/12).

Tjahjo mengatakan laporan perampingan eselon tersebut dilakukan dengan sistem jemput bola dan juga menerima inisiasi masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian."Kami jemput bola. Intinya ini perampingan, silakan, kami serahkan ke kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," ucapnya.

Tjahjo menambahkan K/L lain sedang dalam proses perampingan eselon, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnsmigrasi yang merampingkan eselon I. mohar