Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas

KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

NERACA

Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan, terkait kebijakan Pemerintah seperti upaya penyederhanaan regulasi dan deradikalisasi, tentunya terdapat resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut. Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik.

Untuk itu, BIN telah mengambil Langkah untuk mengoptimalkan peran Bakohumas guna meningkatkan sinergitas dalam rangka menyukseskan berbagai Kebijakan Pemerintah dengan menggelar Forum Koordinasi Antar Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya pada Kamis (12/12) di Jakarta. Tampil sebagai narasumber adalah Juru Bicara Kepala BIN Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.

Prof. Dr. Widodo Muktiyo menekankan pentingnya sinergitas Humas antar kementerian untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah.“Koordinasi antar Humas Kementerian menjadi hal utama untuk berbagi data dan fakta tentang isu yang berkembang di masyarakat. Jadi, isu aktual bisa langsung di jawab kementerian terkait. Tidak kalah penting, Kementerian dan Lembaga juga harus melepaskan ego seKtoral,” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Kepala BIN Dr. Wawan Hari Purwanto mengatakan pentingnya menyukseskan kebijakan Presiden.“BIN mengikuti kebijakan Presiden termasuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta program deradikalisasi. Intelijen bertugas dalam mengamankan kebijakan tersebut. Di sisi lain, radikalisme juga menjadi ancaman yang perlu menjadi atensi semua pihak, sehingga diperlukan beberapa langkah antisipasi,” ujarnya.

Seperti kita ketahui bersama, tantangan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma”ruf Amin tidaklah ringan. Berbagai persoalan seperti masalah radikalisme dan fenomena membanjirnya arus informasi melalui media sosial khususnya penyebaran hoaks yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran radikalisme masih belum teratasi secara menyeluruh.

Di sisi lain, pencapaian visi dan misi Joko Widodo – Ma’ruf Amin terkait dengan penyederhanaan regulasi dalam rangka efektifitas dan efesiensi birokrasi maupun menciptakan iklim investasi serta percepatan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan tantangan dan hambatan tersendiri.

Beberapa contohnya adalah masih adanya sikap resistensi dari beberapa elemen masyarakat. Belum lagi dengan adanya tantangan eksternal, seperti resesi ekonomi global dan era distrupsi saat ini.

Karena itu, koordinasi dan kerja sama dalam Forum Bakohumas merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena merupakan suatu kebutuhan bagi setiap instansi. Konsepsi idealitas kehumasan diatas ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi obyektif di lapangan. Lima tahun pemerintahan pertama Jokowi bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana kordinasi dan kerjasama tersebut masih perlu ditingkatkan.

Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., menyatakan pentingya kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.“Dalam Komunikasi, maksud making deliver adalah kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik, dipahami masyarakat, hingga mendapat applause dari publik tanpa menimbulkan kegaduhan politik serta pentingnya menggunakan wawasan kebangsaan dalam menyampaikan informasi Pemerintah,” ujarnya.

Forum komunikasi ini telah mengidentifikasi dan memetakan potensi dan berbagai kendala Bakohumas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna memastikan visi misi pemerintahan terwujud.

Forum komunikasi ini juga telah merumuskan berbagai rencana aksi guna mengoptimalkan peran strategis Bakohumas dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintahan.

Pada bagian akhir, forum ini juga mencari berbagai terobosan dan kesepahaman tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan dan optimalisasi peran dan fungsi Bakohumas sebagai ujung tombak kesuksesan kebijakan pemerintahan. Mohar

BERITA TERKAIT

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD - Tingkatkan Polri

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD   Tingkatkan Polri NERACA Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan enam hal kepada…

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa UU No. 19 tahun…

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI   NERACA Jakarta - Komisi XI DPR berencana mengevaluasi Undang Undang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD   NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah…

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan keberanian Calon…

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi NERACA Jakarta - Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal…