Penerimaan Pajak 2019 Diakui DJP Cukup Berat

 

 

NERACA

 

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan pertumbuhan penerimaan pajak 2019 cukup berat yaitu hingga Oktober hanya tumbuh sebesar 0,23 persen (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan periode sama 2018 yaitu 16 persen (yoy). “Masih 0,23 persen cukup berat. Apakah jumlah ini sesuai dengan target kita? Tentu jawabannya belum,” katanya seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak dari Januari hingga Oktober 2019 masih sebesar Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen dari target APBN yaitu Rp1.786,38 triliun. Sedangkan penerimaan pajak untuk 2018 hingga Oktober mencapai Rp1.061 triliun atau 71,39 persen dari target APBN yang dipatok sebesar Rp1.424 triliun dan tumbuh 16 persen dari periode sama 2017 yaitu sebesar Rp864 triliun.

Suryo mengatakan bahwa beratnya pertumbuhan penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh semakin turunnya harga berbagai komiditas dalam negeri terutama yang berkaitan dengan impor. Tak hanya itu, kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China turut menyumbang beratnya pertumbuhan itu.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah taat memenuhi kewajibannya sehingga berkontribusi dalam mendorong penerimaan perpajakan. "Saya juga terima kasih kepada masyarakat sekalian karena telah mendorong sampai bisa tumbuh positif meskipun hanya 0,23 persen,” ujarnya.

Semantara itu, pihaknya tetap optimis bahwa penerimaan pajak tahun ini mampu mencapai angka yang lebih tinggi sehingga ia mengimbau kepada WP badan dan pribadi untuk mampu berkontribusi lebih. “Kita tetap memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus tanpa memberikan tekanan yang berat pada dunia usaha,” katanya.

 

Disamping itu, DJP juga berencana mengoptimalkan penerimaan melalui adanya perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan secara sukarela serta pengawasan dan penegakkan hukum bagi para wajib pajak (WP) pada 2020. Suryo Utomo mengatakan upaya tersebut dilakukan sebab penerimaan pajak dari Januari hingga Oktober 2019 masih Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen dari target APBN yaitu Rp1.786,38 triliun.

“Kita tetap memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus tanpa memberikan tekanan yang berat pada dunia usaha,” katanya. Suryo menuturkan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela pihaknya melakukan berbagai edukasi yang efektif atau inklusi kesadaran pajak bagi calon WP melalui pendidikan formal di tingkat dasar, menengah, dan atas, maupun nonformal yaitu seminar.

Inklusi kesadaran pajak itu memiliki tiga pilar yakni peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan, penyiapan materi edukasi, dan kampanye nasional sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman secara maksimal untuk calon WP masa depan. Tak hanya itu, peningkatan kepatuhan sukarela juga dilakukan melalui penerapan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan 3C yaitu Click, Calling, dan Counter pada 2020 mendatang sehingga WP lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…