Mendesak Pembangunan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat

NERACA

Jakarta – Pemerintah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada provinsi Papua dan Papua Barat. Alasanya daerah tersebut, infrastrukturnya masih belum memadai. Sehingga mendesak untuk dilakukan pembangunan, salah satunya jalan. “Ada beberapa ruas jalan yang bisa membuka keterisolasian khususnya kawasan pegunungan tengah. Pembangunan jalan menjadi amat sangat penting di daerah Asmat ke Duga sampai dengan ke Wamena, itu yang prioritas untuk dibuat terlebih dahulu,” kata Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta,

Guru Besar FE Universitas Padjajaran ini menambahkan nantinya dana yang digunakan untuk pembangunan jalan akan menggunakan dana APBN dan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) infrastruktur. “Kami akan memanfaatkan dana APBN dan SAL yang khusus untuk infrastruktur,”ucapanya.

Armida berharap kejelasan masalah ini bisa selesai dalam beberapa minggu. “Keputusannya saya harapkan bisa dalam 1-2 minggu ini, setelah itu akan langsung kami kerjakan,” tuturnya

Namun Armida menegaskan tidak semua dana SAL dipakai untuk pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat. “Nantinya semua daerah akan mendapatkan hal yang sama karena ada dana APBN yang bertujuan untuk mendukung kebijakan program-program infrastruktur nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Armida menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur wilayah yang di level provinsi dan kabupaten kota maka akan menggunakan dana dari masing-masing daerahnya. “Intinya, pembangunan ingfrastruktur wilayah propinsi, tetap menggunakan dana APBD Propinsi,” tandasnya.

Namun demikian, lanjut Armida, khusus untuk Papua dan Papua Barat pemerintah akan menggunakan pula dana otonomi khusus yang lebih memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia. “Ada program affirmative, semacam pengalokasian kesempatan bagi putera-puteri asli Papua, seperti rekrutmen TNI, kepolisian, instansi pemerintah dan juga affirmative policy untuk peningkatan SDM,” paparnya

Dikatakan Armida, sejauh ini rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sudah tertuang di dalam Perpres No. 65 Tahun 2011. Selain itu, lanjut dia, didukung pula oleh APBN-P 2012 yang memiliki anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur. “Kami ingin segera memecahkan masalah-masalah, seperti keterisolasian Papua, karena Papua itu daerah pegunungan yang aksesnya susah, akses udara dan jalan. Bahkan, kami sudah mengusulkan diajukan di 2012, tidak lagi menunggu di 2013,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Sekretariat Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B), Dance Yulian Flassy mengatakan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat memang mendesak. Pasalnya, dengan perbaikan infrastruktur, maka biaya logistik menjadi lebih murah. “Kami berharap pembangunan infrastruktur yang jadi prioritas utama adalah pembangunan jalan, karena kalau ada jalan, maka harga bahan komoditas menjadi tidak tinggi,” teragnya.

Masalahnya, kata Dance, transportasi didominasi melalui udara saja. Sementara transportasi darat masih minim. “Karena di pedalaman itu, saat ini hanya bisa dilewati dari udara saja, sehingga harga mahal sekali. Kalu ada jalan, mungkin harga Indomie yang Rp15 ribu-Rp30 ribu perbungkus bisa turun nantinya,” ujarnya.

Menurutnya, jalan yang akan dibangun adalah jalan dari Asmat, Dagu hingga ke Wamena. Namun, berapa dana yang dibutuhkan, Dance mengaku masih belum mengetahuinya karena hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. **bari/cahyo

Related posts