Jakarta-Presiden Jokowi memerintahkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera memberantas mafia migas agar bisa menurunkan impor minyak. Jokowi pun meminta Ahok mengawal pembangunan kilang minyak. "Iya ke situ larinya. Juga pembangunan kilang minyak itu harus. Masa 34 tahun tidak bisa bangun kilang. Kebangetan. Itu akan saya kawal dan ikuti sampai mana progresnya," ujarnya, Selasa (10/12).

NERACA

Di sisi lain, Presiden berharap Ahok dapat mengawal penggunaan B30 yang akan dimulai Januari 2020. "Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan bisa diturunkan," tegas Jokowi.

Semua hal tersebut, menurut dia, dapat dilakukan jika impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan lifting migas bisa dinaikkan. "Intinya mereka bisa menyanggupi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan pelaksanaan program B30 akan siap dijalankan di berbagai SPBU mulai tahun depan.

Kepastian itu disampaikan Nicke usai mendampingi Ahok bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin. Pertemuan itu digunakan keduanya untuk memberi laporan langsung ke kepala negara. "Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Presiden soal kesiapan penerapan B30 dari Pertamina. Semuanya sudah siap penerapan B30 di semua SPBU," ujar Nicke.

B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils-CPO) sebanyak 30% ke bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar. Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak. Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Tak ketinggalan, program ini diharapkan turut membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.

Tak hanya soal B30, Nicke juga melaporkan soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Sayangnya, dia tidak merinci hal itu satu per satu.

Sebelumnya, Jokowi memperkirakan program B30 bisa diluncurkan pada 20 Desember mendatang dan diterapkan mulai 1 Januari 2020. B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30 persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

Selanjutnya, Nicke juga menyampaikan program digitalisasi SPBU yang tengah digencarkan perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk memonitor penyaluran BBM subsidi dan elpiji 3 kg.
"Kami akan mendorong nanti penggunaan cashless payment untuk seluruh masyarakat yang menggunakan subsidi BBM dan subsidi elpiji maupun solar subsidi," ujarnya.  

Kendati begitu, Nicke memastikan tidak ada pembahasan seputar penyesuaian harga BBM untuk tahun depan. Begitu juga soal kewajiban pembayaran talangan subsidi BBM yang seharusnya dibayar pemerintah ke Pertamina.

Tidaj hanya itu. Presiden juga memerintahkan BTP untuk mengawasi pihak-pihak penerima subsidi BBM. Menurut Ahok, pihaknya akan memonitor siapa yang sebenarnya mendapatkan subdisi selama ini.

Diketahui, sejumlah kritik menyatakan penerima subsidi BBM selama ini tak tepat sasaran. 
"Kami akan memonitor siapa yang sebetulnya mendapatkan subsidi, karena selama ini selalu bilang habis, habis, habis," ujarnya.

Dia menuturkan dirinya akan lebih mengurusi manajemen BUMN tersebut, sedangkan Nicke mengurusi bisnis perseroan. Nicke tidak menjawab ketika ditanya soal potensi kenaikan BBM pada 2020 dan pengembalian subsidi yang belum dibayar negara.

Pada bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada pula pembahasan soal percepatan investasi dan realisasi pembangunan kilang Pertamina ke depan. "Kami mau mempercepat semua proyek di Pertamina, salah satunya, tiga proyek dengan Abu Dhabi itu kan hampir US$20 miliar lebih," ujarnya.

Sumber Kekacauan

Luhut mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) sebagai sumber kekacauan paling banyak di negeri ini. Atas dasar itulah, kemudian Presiden Jokowi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk menjadi komisaris utama di perusahaan minyak negara tersebut.

Menurut dia, Ahok cukup pas untuk membenahi semua kekacauan di Pertamina. "Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina. Kenapa? karena sumber kekacauan paling banyak di sana," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com, kemarin.

Sebelumnya, pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menuturkan, pengawasan terhadap penyaluran subsidi BBM memang harus dilakukan Jokowi dan Pertamina. Pasalnya, disadari atau tidak oleh pemerintah dana triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi BBM memang bocor.

Bank Dunia bahkan sempat menyebut, 70% subsidi BBM yang diberikan pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat golongan mampu. "Kalau bicara yang pantas mendapat subsidi, maka seharusnya menyasar orang yang benar-benar tidak mampu dan transportasi publik untuk penumpang dan barang, tapi yang terjadi justru ke mana-mana," ujar Marwan.  

Dia mengatakan, ada cara ampuh yang bisa digunakan Ahok untuk melaksanakan perintah Jokowi; memotong sekitar 50-75% alokasi subsidi BBM dalam APBN. Misalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp20,8 triliun pada APBN tahun ini. Maka tahun depan anggaran bisa dipotong menjadi Rp5,2 triliun sampai Rp10,4 triliun saja.

Sisa anggaran yang dipotong tersebut kata Marwan, bisa dialihkan ke program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti, menanam singkong dan tebu agar bisa disulap menjadi bio ethanol hingga membangun pabrik solar PV guna mengubah sinar matahari menjadi tenaga listrik.

"Dengan kondisi tidak tepat sasaran, maka potong saja anggarannya. Lalu, pastikan lagi bagaimana agar penerima subsidi benar-benar tepat sasaran, selama belum tepat, justru anggarannya tidak perlu sebesar sekarang," ujarnya.  

Kendati begitu, Marwan menilai tugas menutup kebocoran subsidi BBM sejatinya bisa tidak bisa dijalankan Ahok sendirian. Menurut dia, Ahok akan bisa menjalankan tugas itu bila ada dukungan penuh dari Jokowi.

Maklum saja, kebijakan pemberian subsidi merupakan hak pemerintah, baik melalui pengalokasikan subsidi di APBN hingga penugasan kepada Pertamina. Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tentu tidak bisa apa-apa kalau Jokowi sudah memberikan penugasan ke Pertamina.  bari/mohar/fba