Kemenkeu: Bulog Tidak Optimal Manfaatkan Fasilitas PMN

NERACA

Jakarta- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai tidak optimal memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN). Pasalnya, pada periode 2015-2016 pemerintah sudah menyuntik modal kepada Bulog dalam melaksanakan bisnis namun kenyataanya tidak digunakan dengan baik.

"Yang kami ikuti untuk Bulog adalah 2015, 2016 kita beri PMN dan kemudian kita ikuti apakah sudah digunakan PMN tadi sesuai proposal waktu mereka meminta PMN itu. Jadi sebatas itu pengamatannya. Dan Bulog ini termasuk salah satu BUMN yang pemanfaatan PMN nya tidak optimal," ujar Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di Jakarta, Jumat (6/12).

Kurang optimal memanfaatkan modal tidak hanya terjadi pada beberapa tahun lalu, tetapi juga tahun ini. Tahun ini, melalui pengamatan Kemenkeu, Bulog masih sangat rendah dalam memanfaatkan modal dari negara. Padahal perusahaan pelat merah itu, sangat rajin mengajukan permintaan PMN.

"Jadi menarik ini, banyak informasi mengenai ada kekurang bagusan dalam pengelolaan saya tak bisa komentari secara spesifik. Tapi yang jelas PMN yang diberikan pemerintah kalau tidak salah 2019 itu pemanfaatan nya masih sangat rendah. Jadi agak ironis ini ya, di satu sisi ada informasi seperti itu lho kok ada PMN di situ, kok belum dimanfaatkan," ujarnya.

Menurut Isa, pengawasan dan pembinaan operasional serta kinerja Bulog ada ditangan Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan tidak bisa melakukan pembinaan secara langsung untuk mengingatkan pemanfaatan PMN.

"Bulog itu salah satu BUMN yang pembinaan dan pengawasannya ada di Kementerian BUMN. Jadi kalau saya diminta pandangan mengenai kegiatan operasional dia, terus apakah pengelolaan keuangannya bagus apa tidak saya tidak bisa detail," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras. Dia mengingatkan jajarannya untuk mencari cara agar tidak ada penumpukan stok beras. “Saya juga minta dibenahi manajamen pengelolaan cadangan beras pemerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan," ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai pengelolaan cadangan beras di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, penumpukan stok beras di samping meningkatkan biaya perawatan. Untuk itu, Jokowi meminta agar dibuatkan regulasi serta terobosan baru agar persoalan penumpukan stok beras dapat terselesaikan. "Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung soal produksi beras yang tidak merata di Indonesia. Dia menyebut beras bulog di daerah-daerah ada yang surplus dan defisit. "Aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," ujarnya.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menjelaskan mengenai kebijakan disposal beras. Dia mengungkapkan, Bulog telah melepas stok beras yang mutunya sudah mengalami penurunan sebanyak 20.000 ton. Pelepasan stok tersebut bukan berarti dimusnahkan atau dibuang.

Menurut Buwas, stok yang dilepaskan Bulog tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan BPOM. Meski demikian beras tersebut masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan penukaran, penjualan di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan.

Perum Bulog dikabarkan akan melelang 20.000 ton beras stok lama yang sudah tersimpan dan tak tersalurkan lebih dari empat bulan. Beras akan dilelang di bawah HET.

Buwas menjelaskan stok yang dilepaskan tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan Badan POM. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Adapun lelang tersebut guna menghindari pemusnahan beras yang mengalami penurunan mutu.

Buwas menjelaskan, mekanisme di atas dapat dilakukan pertama dengan lelang. Nantinya, pemenang lelang yang akan memproses pengalihan fungsi tersebut. "Akan dilelang terserah mau jadi apa nanti. Misalnya dia lelang mau jadi tepung, ya tapi harus jadi tepung. Lelang jadi pakan ya harus jadi pakan," ujarnya di Jakarta, belum lama ini. mohar

BERITA TERKAIT

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…

KONDISI INDUSTRI JASA KEUANGAN - OJK Diminta Reformasi Menyeluruh

Jakarta-Presiden Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereformasi industri lembaga keuangan nonbank, baik asuransi hingga dana pensiun (Dapen). "Industri…

TINDAK LANJUT PENEMUAN 56 DESA FIKTIF - Pemerintah Perketat Penyaluran Dana Desa

Jakarta-Kementerian Keuangan akan memperketat penyaluran dana desa untuk tahun ini. Pemerintah juga membuat aturan baru tahapan besaran cairan dana desa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MENYUSUL TERJADINYA KASUS PERASURANSIAN - Jokowi Buka Peluang Revisi UU OJK

Jakarta-Presiden Jokowi membuka peluang untuk merevisi Undang-undang (UU) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul terbongkarnya skandal PT Asuransi Jiwasraya. "Bisa saja…

Pembobolan Rekening Bank via Nomor Telepon Seluler

  NERACA Jakarta-Kasus pembobolan rekening bank dengan terlebih dahulu mencuri nomor seluler korban menimpa wartawan senior Ilham Bintang. Modusnya, pelaku…

Pengamat : Perlu Diversifikasi Pangan untuk Kurangi Impor

NERACA Jakarta - Diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk mengatasi kenaikan jumlah penduduk dan mengurangi impor sebagai usaha mencapai kedaulatan pangan.…