Petinggi BUMN Diminta Tak Buat Kesalahan yang Sama - BUNTUT PEMECATAN DIRUT GARUDA INDONESIA

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kepada dirut atau pegawai BUMN untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti dilakukan mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara. Diketahui Ari terbukti sebagai pemilik komponen motor Harley Davidson seharga Rp800 juta yang diangkut pesawat Garuda tipe Airbus 330-900. Sementara itu, KPK siap membantu mengusut kasus penyelundupan komponen motor gede (moge) tersebut.

NERACA

"Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN, sudah itu tegas sekali, saya kira pesannya tegas sekali sudah, saya tidak akan mengulang, jangan ada yang mengulang-ngulang seperti itu lagi. Sudah," kata Presiden usai peresmian Tol Jor II Arus Kunciran-Serpong di Kota Tangerang, Jumat (6/12).

Jokowi menjelaskan, arahan tersebut sudah tegas dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Ari. "Gimana sudah tegas banget, Menteri BUMN sudah tegas sekali, sudah, itu pesan untuk semuanya, jangan main-main, sudah," ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut. "Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Erick di Kantor Kemenkeu di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Erick, pemecatan Ari Ashkara tidak bisa dilakukan secara langsung sebab harus melewati proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Mengingat perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik publik. "Untuk proses pemberhentian tidak bisa langsung hari ini, nanti ada rapat pemegang saham umum. Tapi kita langsung menunjuk pelaksana tugas," ujarnya.

Dia menuturkan, Kementerian BUMN sebenarnya menginginkan Ari Ashkara mengundurkan diri. "Saya tadi pagi mengharapkan individu yang terlibat mengundurkan diri dari pada dicopot dengan tidak hormat. Dari pada malu disorot keluarga, tetangga," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan siap jika lembaga antirasuah diminta untuk membantu dalam pengusutan penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di PT Garuda Indonesia. "Bisa kita supervisi bila ada masalah dalam penindakannya," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).

Meski demikian, menurut Saut, supervisi antar penegak hukum merupakan tugas dari lembaga antirasuah. Saut memastikan jika pihaknya akan membantu jika Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu membutuhkan tenaga dari tim lembaga antirasuah.

Saut memastikan, sebuah kasus yang tengah ditangani lembaga penegak hukum tak bisa diambil alih oleh penegak hukum lainnya. “Yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, kita tidak bisa masuk," ujarnya.

Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku negara merugi Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar akibat masuknya barang selundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Masing masing harga barang selundupan tersebut sekitar Rp800 juta dan Rp60 juta.

"Berdasarkan hasil penelusuran di pasaran, perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut berkisar antara Rp200 juta sampai dengan Rp 800 juta per unitnya. Sedangkan nilai dari sepeda Brompton berkisar antara Rp50 juta sampai Rp60 juta per unitnya. Sehingga perkiraan total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta sampai dengan Rp1,5 miliar," ujarnya.

Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai berkomitmen untuk terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas berbagai modus penyelundupan. Ini sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay mengapresiasi gebrakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Ashkara). Saleh berharap langkah Erick itu bukan cuma langkah populis. "Diharapkan, langkah ini bukan hanya langkah populis di awal periode. Tetapi, sangat diperlukan untuk dilanjutkan pada masa berikutnya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/12).

Menurut Saleh, tindakan Erick memecat Ari bisa menjadi peringatan pimpinan BUMN lain. BUMN diharapkan menjadi perusahaan publik yang mendapat keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat. "Dari kasus ini, kelihatan ada sesuatu yang salah di sana. Garuda itu seakan milik dirutnya. Karena itu, dia bisa dengan mudah menitipkan barang melintasi batas negara dan benua," ujarnya.

Selain itu, Erick diharapkan dapat melakukan reformasi si BUMN. Saleh juga minta Erick tidak hanya melakukan perombakan dengan memasukkan nama baru. Saleh berharap Erick bikin gebrakan supaya BUMN tidak rugi. "Mestinya tidak ada lagi BUMN yang merugi. Apalagi BUMN yang telah disuntikkan penyertaan modal. Atau, jangan sampai suntikan modal itu malah justru dipergunakan untuk gaji karyawan," ujarnya.

Kebijakan Kontroversi

Tidak hanya itu. lkatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mencopot Dirut Garuda Indonesia. "Selama ini kinerja Ari Askhara di Garuda selalu kontroversi," kata Ketua Umum IKAGI, Zaenal Muttaqin di Jakarta, Jumat (6/12).

Menurut dia, Askhara kerap membuat kebijakan kontroversi yang merugikan banyak pihak. Mulai dari perusahaan, anak perusahaan, karyawan sampai masyarakat sebagai penumpang.

Kasus kontroversial yang dilakukan Askhara di antaranya pemalsuan laporan keuangan tahun 2018 yang rugi menjadi untung. Lalu suguhan live music akustik di pesawat, pengalihan rute penerbangan London dan Amsterdam via Denpasar, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang.

Zaenal membeberkan, Askhara berlaku tidak adil pada karyawan dan awak kabin yang tergabung dengan serikat kerja IKAGI. Di antaranya menghentikan iuran anggota, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melarang terbang (grounded) para pengurus serikat pekerja, melakukan PHK tanpa dasar jelas beberapa awak kabin. Bahkan Askhara juga membentuk serikat pekerja tandingan untuk membela kepentingannya.

Namun pencopotan Askhara dari jabatannya belum menyelesaikan masalah. Sebab masih ada pihak lain di jajaran direksi yang juga melakukan hal yang sama seperti Askhara. "Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan hal sama seperti Ari Askhara," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia berharap pengganti Akshara bisa bekerja lebih baik lagi. Terutama memperhatikan awak kabin seperti memberikan hak-hak yang selama ini diperjuangkan. Menjadikan IKAGI sebagai hubungan industrial yang saling melengkapi.

Zaenal juga meminta pengganti Akshara menghentikan serikat pekerja tandingan yang dibentuk secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah. "Kami berharap pimpinan direksi baru nanti bisa menghentikan serikat pekerja tandingan yang dibentuk secara ilegal tanpa dasar hukum yang sah," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Berpotensi Jaga Stabilitas Keuangan

Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan Omnibus Law berpotensi…

RAIH PERTUMBUHAN 141,5% - Pembiayaan Fintech Kalahkan Sektor Perbankan

NERACA Jakarta – Tahun 2019 merupakan tahun penuh tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan termasuk industri pembiayaan sektor perbankan yang ikut…

BPK MENILAI KASUS JIWASRAYA CUKUP BESAR DAN SISTEMIK - KKSK: Kasus Jiwasraya Tidak Berdampak Sistemik

Jakarta-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak melihat dampak sistemik dari kasus gagal bayar PT…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

ALTERNATIF BBM TERBARUKAN - RI Kembangkan B30, Kurangi Emisi Karbon

Jakarta-Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan B30 sebagai salah satu…

Presiden: Data Merupakan Kekayaan Baru, Lebih Mahal dari Minyak

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan…

Omnibus Law Berpotensi Jaga Stabilitas Keuangan

Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan Omnibus Law berpotensi…