Ketua DPR RI - Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Amendemen UUD Jangan Melebar ke Jabatan Presiden

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden.

"Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amendemen UUD 1945 bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dia mengatakan sejak awal dirinya menyatakan wacana penambahan periode jabatan Presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Karena itu dia menilai harus tertib dan konsisten saja pada niat awal amendemen yaitu membahas soal GBHN.

Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan mengakui bahwa partainya melalui Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI menjadi pelopor usulan amendemen terbatas UUD 1945."Kami tegaskan lagi, hanya amendemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara," ujarnya.

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru atau "blue print" pembangunan nasional jangka panjang.

Dia mengatakan, memang sudah ada Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) namun itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa.

Presiden Joko Widodo mengusulkan supaya tidak dilakukan amendemen terhadap UUD 1945, tapi para wakil rakyat di MPR bersama pemerintah untuk memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang amat mendesak untuk dipecahkan guna memecahkan kesulitan ratusan juta rakyat Indonesia.

Jokowi telah menggambarkan bahwa amendemen belum diperlukan saat ini, maka semua wakil rakyat di seluruh lembaga legislatif harus berpikir tenang supaya "kesemrawutan" dan hingar bingar politik tidak berlarut-larut, sebab sebagian nasib puluhan juta orang Indonesia masih hidup jauh dari berkecukupan. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Menteri LHK - Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir

Siti Nurbaya Menteri LHK Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir  Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor   NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas…

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan   NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta pemerintah transparan dan terbuka…

Bukti Jaksa Agung Burhanuddin Halalkan Kriminalisasi Jaksa - Sebut Kasus Chuck Sebagai Prestasi

Bukti Jaksa Agung Burhanuddin Halalkan Kriminalisasi Jaksa Sebut Kasus Chuck Sebagai Prestasi NERACA Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin tampaknya…