Ada ‘Gap’, Ada Ketimpangan

Oleh: Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Indef

Ketimpangan akan terus terjadi selama masih ada gap kesempatan, akses terhadap sumber ekonomi seperti sumber daya alam, keuangan, pembiayaan. Ada orang yang gampang mengakses ke sumber daya, tetapi ada juga yang susah untuk mengakses sumber daya.Mereka tidak berada pada level of playing field sehingga ketimpangan terjadi.

Untuk itu perlu ada upaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha ekonomi. Pengertian sama bukan berarti dapatnya sama tetapi adil. Kalau melihat konsumsi segmen semua lapisan masyarakat; miskin, menengah, dan atas semuanya mengalami pertumbuhan.

Gini Rasio berkurang tetapi tidak signifikan. Semua segmen masyarakat tumbuh. Kelompok miskin, menengah, dan atas semuanya tumbuh, tetapi kecepatan pertumbuhannya yang berbeda, diibaratkan golongan atas naik mobil, sementara golongan miskin naik sepeda. Keduanya sama maju ke depan tetapi dengan kecepatan yang berbeda.

Kecepatan yang berbeda tersebut membuat ‘gap’ antara keduanya semakin jauh, walaupun sama-sama maju. Untuk mempersempit gap tersebut harus ada upaya bagaimana golongan bawah bisa punya kecepatan yang lebih tinggi lagi sehingga ‘gap’ atau ketertinggalannya tidak terlalu jauh.

Pertumbuhan golongan atas sangat cepat. Pertumbuhan income maupun konsumsinya mungkin lebih dari 10 persen, sementara gologan menengah bawah sulit untuk menyaingi kecepatan golongan atas. Untuk mengurangi ‘gap’ yang ada tidak berarti kecepatan golongan atas direm, menunggu golongan bawah berlari.

Golongan atas biarkan berlari kencang karena mereka mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang perlu diperhatikan adalah golongan bawah. Bagaimana mereka juga mempunyai kecepatan tinggi. Kecepatan pertumbuhan golongan bawah bisa ditingkatkan jika mereka mempunyai kesempatan dalam mengakses pembiayaan yang murah dan mudah, sumber daya ekonomi, jaringan pasar, pendidikan dan keterampilan agar semakin pintar.

Kondisinya tidak yang miskin makin miskin. Dua golongan ini, kaya dan miskin, sama-sama tumbuh tetapi kecepatan pertumbuhannya yang berbeda. Harus diberikan kesempatan yang sama agar golongan bawah bisa tumbuh lebih cepat lagi.

Pemberian Kredit Usaha Rakyat, berdirinya market place untuk pemasaran online, dan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan di daerah-daerah. Kebijakan ini adalah awal yang baik, cukup bagus, namun bukan segala-galanya. Jangan berhenti di situ.

Kebijakan seperti ini perlu dievaluasi apakah sudah tepat, penerimanya apakah sudah sesuai sasaran, apakah yang menerimanya memiliki kemampuan untuk memberikan efek berganda kepada perekonomian.

Kebijakan tersebut perlu dilanjutkan dengan pendalaman, peningkatan kualitas. Anggaran pemerintah hanya sebagai stimulus karena memiliki keterbatasan. Tidak mungkin semuanya diberikan kepada pemerintah. Anggaran yang sifatnya langsung ke daerah hanya sebagai stimulus untuk memacu pertumbuhan.

Untuk itu perlu dibuat program yang strategis dan dievaluasi sehingga terjadi perbaikan di kemudian hari. Anggaran pemerintah dijadikan umpan saja untuk mendapatkan tangkapan yang leibh besar yakni pertumbuhan eknomi masyarakat golongan bawah di perdesaan.(W)

BERITA TERKAIT

Modus Korupsi Jiwasraya

Oleh : Agung Setia Budi, SIP., M.Sos Peneliti Studi Ekonomi Politik Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdeteksi ketika manajamen…

Dukung Penerapan Industri 4.0

Oleh: Sigit Reliantoro Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LH&K  Industri 4.0 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Jerman pada pameran…

Pelindo II

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritim Institute (Namarin)   Pelabuhan Indonesia II tengah berada di pusaran kasus mega…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Modus Korupsi Jiwasraya

Oleh : Agung Setia Budi, SIP., M.Sos Peneliti Studi Ekonomi Politik Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdeteksi ketika manajamen…

Dukung Penerapan Industri 4.0

Oleh: Sigit Reliantoro Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LH&K  Industri 4.0 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Jerman pada pameran…

Pelindo II

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritim Institute (Namarin)   Pelabuhan Indonesia II tengah berada di pusaran kasus mega…