UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"

NERACA

Pangkalpinang - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuristyo Firmadata mengatakan, undang-undang (UU) otonomi daerah sudah memagari potensi terjadinya "raja-raja kecil" di daerah.

"Itu sudah diatur dalam undang-undang, dimana ada aturan yang tidak memberikan kewenangan yang berlebih kepada daerah, jadi tidak perlu khawatir dengan raja-raja kecil," ujar dia di Pangkalpinang, Senin (2/12).

Ia mengatakan, kewenangan yang sepenuhnya diberikan kepada daerah untuk kepentingan masyarakat tetapi tidak melanggar aturan yang lebih tinggi."Jadi semuanya sudah dipagari undang-undang, kenapa kita harus khawatir. Kalau itu terjadi mungkin oknum saja atau individunya saja berprilaku demikian," ujarnya.

Ia mengatakan, sepanjang daerah bisa memahami dan melaksanakan otonomi daerah sesuai undang-undang maka akan berjalan dengan baik."Hanya saja jangan sampai konsep otonomi daerah ini dilaksanakan setengah hati dan setengah jadi," ujar dia.

Ia mengatakan, otonomi daerah harus tetap berjalan karena ada banyak kewenangan di daerah yang harus diselesaikan di daerah."Maka otonomi daerah harus tetap berjalan, memberikan kebebasan kepada daerah untuk berkreasi membangun daerahnya tetapi tetap pada relnya atau aturan perundang-undangan yang ada," ujarnya.

Kemudian Zuristyo mengatakan penerapan konsep otonomi daerah di negeri ini jangan sampai setengah hati sehingga tidak berjalan sesuai dengan keinginan rakyat.

"Otonomi daerah harus dipertahankan. Akan tetapi, pemerintah harus memegang kendali itu jangan sampai terjadi otonomi setengah hati dan setengah jadi," kata dia.

Zuristyo Firmadata menjelaskan bahwa otonomi daerah itu tetap harus jalan karena ini memberi ruang kepada daerah untuk berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi terhadap negara."Daerah bisa berkreasi dalam membangun dan memajukan daerahnya karena mereka yang lebih tahu dan paham keadaan daerahnya dan apa yang menjadi kebutuhan mereka," katanya menjelaskan.

Menurut Zuristyo Firmadata, tidak semua persoalan daerah itu harus dikendalikan pemerintah pusat karena banyak persoalan di daerah yang hanya bisa diatasi pemerintah daerah."Kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat, tentu repot juga. Jadi, otonomi daerah itu harus tetap dijaga dan dijalankan," katanya menegaskan.

Politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa konsep otonomi daerah harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sepenuhnya berjalan secara benar atau tidak setengah jadi."Intinya otonomi daerah itu harus berjalan sesuai dengan konsepnya dan peraturan perundang-undangan," katanya menandaskan. Ant

BERITA TERKAIT

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila NERACA Jakarta - Komunitas Pancasila Muda mendorong generasi milenial yang akrab dengan…

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020 NERACA Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan lima hal yang…

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi   NERACA Jakarta - Peneliti senior dari Wahid Foundation Alamsyah M. Djafar mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori NERACA Jakarta - Nobu Bank menyelenggarakan acara bertajuk NOBU Sansmori (Santai Seru…

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor   NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas…

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan   NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta pemerintah transparan dan terbuka…