Ketua KPK - Pegawai KPK Jaga Independensi

Agus Rahardjo

Ketua KPK

Pegawai KPK Jaga Independensi

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar pegawainya tetap mengedepankan independensi saat bekerja.

"Jadi kawan-kawan semua, tujuan kita bertemu hari ini adalah marilah kita apalagi sebagai penegak hukum, Pak Saut (Wakil Ketua KPK Saut Situmorang) sebutnya apa? Inklusif selalu, imparsial selalu, di tengah," ucap Agus.

Hal tersebut dikatakannya saat menyampaikan sambutan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan dan Doa Bersama" di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11). KPK juga mengundang penceramah KH Ahmad Muwafiq alias Gus Muwafiq mengisi kajian dalam kegiatan itu.

"Jadi kita sebagai penegak hukum harus memikirkan imparsial, bayangkan kalau kita menangkap orang dengan menggunakan kopiah haji, yang ditangkap dari agama lain bagaimana? Itu tidak boleh. Iya kan? Jadi kita harus menjaga independensi kita, imparsial kita," tutur dia.

Selain itu dalam sambutannya, Agus juga menyatakan bahwa berdirinya KPK adalah untuk memperkuat eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tujuan kami memang ingin mempertebal rasa kebangsaan kita. KPK dari berdiri untuk memperkuat eksistensi NKRI. Itu harus ditanamkan di benak kita masing-masing. Merawat Indonesia yang sebesar ini sungguh beratnya luar biasa, sangat kompleks sangat kompetitif," ucap Agus.

Agus pun mencontohkan pecahnya negara Yugoslavia pada 1991 yang disebabkan karena perbedaan agama dan suku.

"Teman-teman yang usianya sama seperti saya atau dibawah sedikit dari saya anda mungkin ingat tahun 1991, negara Yugoslavia pecah jadi tujuh negara, itu karena perbedaan sejarah agama dan suku. Ingat? Hari ini tidak ada Yugoslavia lagi, jadi tujuh (negara)," ujar Agus.

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya Indonesia berbangga karena "founding father" kita sudah sepakat dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika."Kita hari ini sebetulnya menikmati "founding father' kita yang sudah sepakat menggariskan Pancasila menggariskan Bhinneka Tunggal Ika," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat  Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS NERACA Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy…

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…