Kementan Optimis Benahi Data Pertanian

NERACA

Jakarta - Membangun data pertanian dari tingkat terendah. Tekad itulah yang dipegang oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian yang baru. Sehingga, diharapkan, data pertanian bisa jelas dari mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi, yang bermuara pada data pertanian Nasional.

“Jadi saya akan meminta data dari bawah sehingga semuanya jadi jelas gambaran daerah, dan saya akan cek semuanya,” tegas Syahrul.

Terkait hal tersebut, maka Syahrul berkomitmen akan mengeluarkanone singledata dalam 100 hari pertama. “Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) akan melakukan pendataan bersama-sama dengan instansi (Kementerian) lainnya. Sehingga saat melakukan pendataan, disana ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lainnya, dengan begitu akan satu data,” ujarnya.

Ke depan, Syahrul berharap datanya hanya satu dari BPS tapi sudah diklarifikasi oleh semua instansi. Sehingga tidak ada data-data lagi diluar data tersebut. “Semua instansi (Kementerian ataupun Badan) kemarin sudah hadir disini untuk mengkalifikasi data yang mereka punya, Kedepan data hanya satu,” tutur Syahrul.

Di sisi lain, Syahrul berkomitmen akan meneruskan apa yang baik tapi juga jika ada yang harus diperbaiki maka harus diperbaiki atau disemprunakan. Sebab masalah pertanian ini adalah masalah strategis dan sangat kompleks serta luas.

Hal itu dilakukan guna menciptakan negara yang kuat. Negara yang kuat adalah negara yang mempunyai daya tahan pertanian yang baik.

Oleh karena itu pihaknya akan bekerja sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya dengan dukungan semua pihak yang ada baik terkait secara langsung ataupun tidak langsung. “Saya ingin pertanian yang besok bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Semakin kuat dan mandiri,” ujarnya.

Artinya, Syahrul berkomitmen, dalam tiga bulan ke depan, data akan menjadi fokus Kementerian Pertanian agar ke depannya tidak ada lagi data pertanian yang berbeda-beda di antara Kementerian ataupun Lembaga. Sehingga definisi data yang digunakan agar tidak menimbulkan kebingungan di antara instansi.

Misalnya, suatu tanah tetap tercatat dalam luas lahan baku sawah, meskipun di atasnya ditanami non padi seperti tembakau. Dalam hal ini maka selain melakukan survei bersama-sama dengan instansi lainnya juga dengan akurasi data dengan bantuan teknologi yang sudah tersedia sehingga keputusan yang diambil tidak bias. “Kalaupun ada margin error paling hanya 1–2 persen kita selesaikan di lapangan. Tapi yang jelas mulai hari ini saya tidak bisa jalan tanpa (data) BPS,” ucap Syahrul.

Tidak hanya data, menurut dia, pihaknya juga akan meminta Institut Pertanian Bogor (IPB) mengawal semua proses pembangunan pertanian Indonesia ke depan. Kata Syahrul, pengawalan ini perlu dilakukan mengingat IPB merupakan salah satu kampus yang memiliki basis utama dalam pengembangan teknologi pertanian.

"Saya minta IPB mendampingi saya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Lebih-lebih IPB bisa membantu kami dalam meningkatkan ekspor menjadi tiga kali lipat," ujar Syahrul.

Menurut Syahrul, pengembangan teknologi menjadi penting untuk menunjang produktifitas produksi yang bermuara pada kesejahteraan petani. Dengan demikian, pertanian Indonesia diharapkan memiliki progres kemajuan yang lebih baik. "Saya kira teknologi menjadi penting untuk sebuah konsepsi dari hulu sampai hilir. Apalagi jika kemajuan ini diperkuat dengan masuknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Perbankan," ujarnya.

Oleh karena Itu, Syahrul meminta kepada jajaran di Kementan untuk membuka akses informasi dan potensi kerjasama secara lebar dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Saya menekankan jangan ada skat diantara kita, apalagi jika kita ingin bersama-sama untuk melakukan akselerasi dan memecahkan masalah yang ada. Mari kita dengarkan harapan IPB dengan alumninya dan apa yang menjadi kebutuhannya," ucap Syahrul.

Mengenai hal ini, Rektor IPB Arif Satria menyambut baik upaya Kementan dalam melakukan sinergitas dan kolaborasi pembangunan pertanian ke depan. Namun, kata dia, proses tersebut harus dibangun melalui landasan konsep yang matang.

"Artinya kita harus berkolaborasi dengan landasan saling percaya, dengan strategi yang juga harus jitu. Oleh karena itu, IPB selalu ingin hadir dengan inovasi yang terbaru, dengan enterpreneur dan sosiopreneur," papar Arif.

Sementara itu, Ketua Himpunan Alumni IPB, Fathan Kamil menyampaikan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah dalam menunjang kemampuan sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanian. "Yang jelas kami mendorong semua potensi sumber daya di IPB. Kami ingin sampaikan bahwa jaringan IPB baik yang di birokrat, politisi maupun di pebisnis akan selalu hadir pada proses pembangunan ini," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR-RI yang juga merupakan alumni IPB, Andi Akmal Pasludin, pun mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui kolaborasi dan kerjasama dengan kampus IPB. "Saya kira tantangan dari pak Memteri ini perlu kita seriusi karena IPB adalah kampus yang spesial di bidang pertanian. Sejak awal didirikan sampai sekarang kontribusi IPB sangat besar. Terus terang saya mendukung kolaborasi pembangunan ini," ujarnya. ibnu

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Berpotensi Jaga Stabilitas Keuangan

Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan Omnibus Law berpotensi…

RAIH PERTUMBUHAN 141,5% - Pembiayaan Fintech Kalahkan Sektor Perbankan

NERACA Jakarta – Tahun 2019 merupakan tahun penuh tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan termasuk industri pembiayaan sektor perbankan yang ikut…

BPK MENILAI KASUS JIWASRAYA CUKUP BESAR DAN SISTEMIK - KKSK: Kasus Jiwasraya Tidak Berdampak Sistemik

Jakarta-Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya tidak melihat dampak sistemik dari kasus gagal bayar PT…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

ALTERNATIF BBM TERBARUKAN - RI Kembangkan B30, Kurangi Emisi Karbon

Jakarta-Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan B30 sebagai salah satu…

Presiden: Data Merupakan Kekayaan Baru, Lebih Mahal dari Minyak

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan data yang akurat adalah kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan…

Omnibus Law Berpotensi Jaga Stabilitas Keuangan

Jakarta - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penerapan Omnibus Law berpotensi…