NERACA

Jakarta - BUMN pembiayaan sekunder perumahan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) meyakini target penyaluran pembiayaan sebesar Rp10 triliun pada tahun ini akan tercapai meskipun kinerja industri perbankan sebagai lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami perlambatan. "Insya Allah bisa tercapai, dan melebihi angka di prognosa (Rp10 triliun) lebih sedikit...," kata Direktur SMF Trisnadi Yulrisman di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu menargetkan penyaluran pembiayaan Rp10 triliun pada tahun ini untuk memenuhi rata-rata pertumbuhan 20 persen setiap tahun. Trisnadi menuturkan hingga awal Desember 2019 ini masih ada beberapa proyek kerja sama yang akan meningkatkan portofolio pembiayaan SMF, terutama untuk pembiayaan rumah subsidi.

Perseroan memang paling banyak memenuhi pembiayaan untuk KPR subsidi, misalnya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada tahun ini, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp800 miliar seluruhnya dialokasikan SMF untuk FLPP. "Kebutuhan pembiayaan dari perbankan masih cukup banyak," ujarnya.

Dia mengklaim tren lambatnya pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sepanjang tahun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja bisnis SMF karena segmen bisnis SMF yang menyasar pembiayaan sekunder untuk rumah subsidi. Pasar kredit perumahan yang selalu dibayangi tingginya permintaan turut menopang bisnis SMF. "Masih ada beberapa yang ada di 'pipeline', sehingga target kami Rp10 triliun harus tercapai," ujar dia,

Untuk 2020, Trisnadi mengungkapkan perseroan akan memasang target pembiayaan yang lebih tinggi dibanding 2019. Meski demikian, dia mengungkapkan rencana bisnis SMF pada 2020 karena belum disetujui oleh Menteri Keuangan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada 2020, SMF mendapatkan peningkatan PMN menjadi Rp2,5 triliun dari Rp800 miliar pada tahun ini. Sebanyak Rp1,75 triliun dalam dana PMN itu akan dialokasikan SMF untuk FLPP, Rp250 miliar untuk KPR Pasca-bencana dan Rp500 miliar untuk pembiayaan KPR bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan sebenarnya perseroan hanya diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah melalui APBN 2020 sebesar Rp2,5 triliun. Sebanyak Rp1,75 triliun dalam dana PMN itu akan dialokasikan SMF untuk FLPP. Dana PMN untuk FLPP itu akan ditambah Rp200 miliar dari ekuitas SMF, dan Rp1,75 triliun akan dipenuhi SMF melalui penerbitan surat utang.

"Kita harus kumpulkan PMN yang kita dapat untuk memenuhi pembiayaan untuk FLPP," kata Ananta. Selain untuk program FLPP, dalam PMN sebesar Rp2,5 triliun di 2020, SMF juga akan menggunakan Rp250 miliar untuk KPR Pasca-bencana. Kemudian, sisanya sebesar Rp500 miliar untuk pembiayaan KPR bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri. Untuk KPR Pasca Bencana, ujar Ananta, SMF akan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna membantu penduduk memperbaiki rumah yang terkena dampak bencana alam.

Alokasi PMN yang dikucurkan PT SMF untuk program KPR Pasca Bencana ini sebesar Rp 250 miliar. Namun, perusahaan akan melakukan "leverage" atau peningkatan nilai melalui penerbitan obligasi untuk meraup tambahan Rp250 miliar sehingga secara total pembiayaan untuk program ini sebesar Rp 500 miliar, dengan estimasi sebanyak 12.000 rumah yang akan direhabiltasi.

Sedangkan untuk KPR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, dana PMN untuk SMF sebesar Rp500 miliar. Dana tersebut juga, ujar Ananta, akan ditingkatkan melalui penerbitan surat utang. "SMF akan mengumpulkan untuk alokasi PMN bagi KPR ASN, TNI dan Polri. Jadi total yang kita kumpulkan dari total PMN yang kita terima sebesar Rp2,5 triliun akan kita himpun menjadi Rp6,75 triliun," ujar dia.