NERACA

Jakarta – Demi mendorong perdagangan nasional maka pembangunan Pelabunan Patimban dipercepat. Hal ini juga karena posisinya yang cukup startegis karena terletak di Jawa Barat. 

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan Pelabuhan Patimban juga strategis bagi industri di Jawa Barat. “Secara umum berpotensi mengalihkan volume ekspor impor dari Pelabuhan Tanjung Priok,” tutur Setijadi.

Tidak hanya itu, menurut Setiaji, Pelabuhan Patimban juga berpotensi terhadap meningkatnya efisiensi logistik industri. Terlebih saat ini Pelabuhan Tanjung Priok aksesibilitasnya dari atau ke beberapa kawasan industri terkendala kemacetan.

“Keberadaan Pelabuhan Patimban akan meningkatkan persaingan sehat antar pelabuhan,”ucap Setiaji. .

Artinya, menurut Setiaji, jika pemerintah akan memfokuskan Pelabuhan Patimban untuk ekspor industri otomotif, Setijadi meminta juga perlu dipertimbangkan pemanfaatannya untuk proses impor. Sehingga, kata dia, tingkat penggunaan Pelabuhan Patimban akan tinggi. 

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong agar pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 Km. Hal ini dilakukannya untuk ketersediaan infrastruktur jalan, dan ini sangat krusial untuk menunjang Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pelabuhan internasional terbesar di Indonesia selain Pelabuhan Tanjung Priok. 

Atas dasar itulah pihaknya meminta agar ditambah sumber dayanya, baik peralatan dan pekerja. Shift kerja juga harus ditambah agar bisa selesai tepat waktu.

“Karena jalan akses ini juga bagian dari kerja sama antar Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman yang melibatkan kontraktor dari negara pemberi pinjaman. Untuk itu harus bisa dikerjakan agar selesai tepat waktu. Saat ini progres konstruksi mencapai 55,8 %, ucap Basuki.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pelabuhan Patimban ini akan menjadi pelabuhan yang sangat besar. Proyek di atas lahan seluas 654 hektare ini akan rampung pada tahun tahun 2025 nanti. “Pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan Internasional dan dapat menyerap banyk tenaga kerja,” kata Jokowi.

Lebih lanjut untuk tahap pertama, menurut Jokowi  investasi yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp 29 triliun. Adapun nilai total investasi yang diperlukan hingga selesai pada tahun 2027 bisa mencapai hingga Rp 50 triliun.

Terlebih total luas area pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan. Artinya kedepan aka nada banyak terminal kendaraan untuk melakukan ekspor mobil dari industri otomotif dalam negeri.  

Sedangkan, 354 hektare lainnya akan disiapkan untuk back up area. Adapun untuk kapasitas pelabuhannya yaitu sebesar 7,5 juta TEUS. Jokowi pun merasa perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban ini sudah baik. “Progresnya sampai saat ini dan kita harapkan yang tahapan pertama nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan,” tutur Jokowi.

Sedangkan untuk pembangunan akses menuju pelabuhan Patimban, Jokowi mengatakan saat ini akses jalan non-tol sudah dikerjakan dan hampir selesai. Ia menargetkan jalan ini selesai antara bulan April-Juni tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan investasi sekitar Rp 40 triliun. Dari kebutuhan tersebut, lanjut Budi, sebanyak Rp 23,5 triliun didapatkan dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk tahap satu fase pertama sebesar Rp 14 triliun dan tahap pertama fase dua sebesar Rp 9,5 triliun. 

Artinya, Budi mengatakan, beroperasinya Pelabuhan Patimban secara keseluruhan, dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. “Ini akan memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas ekspor impor kendaraan di Tanjung Priok, Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan,” kata Budi,

Sekedar catatan, kontrak pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban dan konsultan supervisi telah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dengan kontraktor pelaksana yakni PT PP, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan Shimizu Corporation dengan alokasi anggaran Rp 1,12 triliun.

Sedangkan untuk konsultan supervisi dilakukan oleh Katahira & Engineer International bekerjasama dengan Nippon Engineering Consultant serta PT Perentjana Djaja, PT Sarana Multi Daya, PT Parama Karya Mandiri, PT Mekaro Daya Mandiri dan PT Maratama Cipta Mandiri senilai Rp63,51 miliar.