KPK Bantu Pemkot Makassar Tingkatkan PAD 40 Persen

KPK Bantu Pemkot Makassar Tingkatkan PAD 40 Persen

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) terintegrasi berhasil mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar sebesar 40 persen.

"Sejak pendampingan KPK pada periode Juli sampai dengan Oktober 2019, Kota Makassar berhasil meningkatkan penerimaan PAD per bulannya rata-rata 40,8 persen," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (27/11).

Febri menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan PAD Kota Makassar pada tahun 2018 sebesar Rp78,5 miliar atau meningkat 7 persen pada bulan Juli 2019 menjadi Rp84 miliar dan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

"Pada bulan Agustus 2019, Pemkot Makassar mencatatkan penerimaan PAD sebesar Rp101 miliar atau naik 29 persen. Demikian pula, pada bulan September dan Oktober masing-masing meningkat menjadi Rp143 miliar dan Rp113 miliar atau sekitar 83 persen dan 44 persen," ungkap Febri.

Atas kontribusi tersebut, Pemkot Makassar di Kantor Pemkot Makassar, Selasa (26/11) memberikan penghargaan kepada KPK sebagai apresiasi untuk pendampingan yang dilakukan dalam meningkatkan PAD Kota Makassar selama 2019.

Tidak hanya KPK, Pemkot Makassar juga memberikan penghargaan kepada mitra pemkot lainnya yang dinilai telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, yaitu Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Bank Sulselbar, PT PLN (Persero) Rayon Utara Makassar, PT PLN (Persero) Rayon Timur Makassar, PT Pos Indonesia Makassar, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.

Febri mengatakan bahwa bantuan yang dilakukan KPK untuk mendorong pendapatan daerah, antara lain dengan terus menggali potensi pajak dari 10 sumber PAD, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan parkir.

Selanjutnya, air bawah tanah, sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

"Khusus untuk Pemkot Makassar upaya yang telah dilakukan, antara lain dengan mendorong pemda melakukan pemasangan alat rekam pajak elektronik di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir, serta mendorong evaluasi nilai NJOP untuk peningkatan PBB dan BPHTB," ujar Febri.

Saat ini, kata dia, terdapat 488 alat rekam pajak yang telah dipasang di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir di Kota Makassar.

"Hingga Oktober 2019, KPK juga telah membantu dalam penagihan pajak Kota Makassar, terutama pajak hotel sebesar Rp7,3 miliar," kata Febri.

Usai pemberian penghargaan tersebut, ucap Febri, kegiatan dilanjutkan dengan diseminasi program Optimalisasi PAD kepada mitra pemangku kepentingan terkait, khususnya kepada para pelaku usaha dan anggota masyarakat agar mendukung upaya pemda dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Makassar. Ant

BERITA TERKAIT

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku…

Coocaa Luncurkan SmartTV Android Edisi SEA Games 2019

Coocaa Luncurkan SmartTV Android Edisi SEA Games 2019 NERACA Jakarta - Coocaa, brand elektronik mutakhir berspesifikasi canggih khusus untuk konsumen…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…