Pancasila Harus Ditafsirkan Menurut Pendiri Bangsa

Pancasila Harus Ditafsirkan Menurut Pendiri Bangsa

NERACA

Banyuwangi - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono mengingatkan bahwa Pancasila harus ditafsirkan menurut para pendiri bangsa Indonesia.

"Mari kita tafsirkan Pancasila bukan sekadar menurut kita, tetapi menurut para pendiri bangsa sehingga yang utama Pancasila adalah sebagai dasar negara," kata Hariyono dalam acara Sosialisasi Pancasila "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam Membina Ideologi Pancasila", di Banyuwangi, Sabtu (30/11).

Sebagai sebuah dasar negara, lanjut dia, Pancasila mengatur tata kelola negara dan juga tata kelola pemerintahan."Jangan rakyatnya disuruh Pancasilais, tetapi pejabat dan para aparat negaranya tidak Pancasilais," kata dia lagi.

Karena itu, kata dia, Pancasila juga harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum."Pancasila sebagai sebuah dasar negara harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga peraturan regulasi yang bertentangan dengan Pancasila seyogianya harus mulai kita tinggalkan," ujar Hariyono.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa proklamator Indonesia Soekarno dan Moh Hatta menyebut demokrasi Indonesia tidak boleh meniru demokrasi Amerika Serikat maupun Prancis. Bahkan, kata dia, Hatta dalam salah satu risalah ketika mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia pada 1932 membuat tiga alternatif yang disebut dengan kebangsaan.

"Menurut Hatta, kebangsaan yang dikendalikan oleh para ningrat, yaitu monarki itu bukan kebangsaan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia dan juga bukan kebangsaan yang dikendalikan oleh pemilik finansial, yaitu pemilik uang, pengusaha, karena itu adalah negara kapitalis," ujar Hariyono.

Ia menegaskan kebangsaan di Indonesia adalah kebangsaan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai soko gurunya."Kebangsaan yang menempatkan kedaulatan rakyat itu sebagi soko gurunya, sehingga daulat raja harus diubah menjadi daulat rakyat," kata Hariyono.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa perbuatan korupsi bertentangan dengan Pancasila."Kalau masih ada pejabat yang korupsi sementara dia selalu ngomong Pancasila, padahal korupsi jelas bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk korupsi, mengambil hak yang bukan haknya dan dia pasti melanggar kemanusiaan dan mengganggu persatuan apalagi dengan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya pula.

Kemudian Hariyono kembali menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila jangan diberikan izin dari kementerian."Kalau kami sendiri sangat setuju semua ormas yang tidak memposisikan Pancasila sebagai sebuah dasar negara atau berbeda atau bertolak belakang dengan Pancasila, pandangan hidup, dan dasar negara kita itu tidak diperbolehkan," ucap Hariyono. Ant

BERITA TERKAIT

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila NERACA Jakarta - Komunitas Pancasila Muda mendorong generasi milenial yang akrab dengan…

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020 NERACA Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan lima hal yang…

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi   NERACA Jakarta - Peneliti senior dari Wahid Foundation Alamsyah M. Djafar mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori NERACA Jakarta - Nobu Bank menyelenggarakan acara bertajuk NOBU Sansmori (Santai Seru…

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor   NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas…

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan   NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta pemerintah transparan dan terbuka…