ASN Harus Produktif dan Profesional

Menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan cita-cita banyak orang Indonesia, ini terbukti dari jutaan angkatan kerja Indonesia melamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui akses laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini.

Bagaimanapun, efektivitas pemerintahan ialah cerminan dari profesionalitas ASN-nya. Sayangnya, meski prosesi rekrutmen itu amat sulit, dengan tingkat persaingan tinggi, ASN yang diperoleh masih belum mendukung pelayanan publik yang baik.

Menurut hasil penelitian Ombudsman misalnya, pada 2016, kepatuhan standar pelayanan publik kementerian dan lembaga negara masih banyak yang memperoleh rapor kuning dan merah. Penilaian yang dilakukan Ombudsman ini menimbang dari kualitas pelayanan publik, pelayanan ASN, kemandirian dari tekanan politik, rumusan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah. Ditemukan 15 instansi pemerintahan yang pelayanannya masih berapor kuning dan 4 instansi berapor merah. Temuan ini jelas belum memuaskan.

Secara komparatif pun, Indonesia rupanya kalah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, dilihat dari kualitas dan kinerja ASN. Posisi Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Singapura sebagai tetangga terdekat, saat ini menjadi negara dengan kualitas dan kinerja pegawai negeri sipil terbaik ke-2 di dunia.

Belajar dari Singapura, negara ini mendasarkan kebijakan dalam pengelolaan ASN-nya pada tujuan dan filosofi yang jelas. Dalam manajemen pemerintahannya, Singapura menganut enam prinsip, yaitu; (1) kompetisi terbuka dan meritokrasi dalam seleksi dan penempatan, (2) keterbukaan dan objektivitas dalam penilaian, (3) reward dan recognition berdasarkan performance, (4) tidak memihak dan tidak dapat disuap, (5) membayar dengan 'gaji bersih' yang fleksibel, dan (6) transparansi dalam pemberian imbalan (Retri Citarestu Dimasanti, dalam Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja Aparatur Studi Banding Indonesia dan Singapura).

Sejak pertengahan dekade 1990-an, gaji pejabat tinggi di Singapura diukur dua pertiga dari gaji tertinggi di enam sektor swasta, di antaranya akuntansi, perbankan, konstruksi, hukum, perusahaan manufaktur, dan perusahaan multinasional. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam menentukan gaji. Saat kondisi ekonomi sedang memburuk pada 2008, Singapura memangkas gaji pegawai negeri, termasuk gaji perdana menterinya pada 2009.

Pada 2008, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menerima gaji S$3,7 juta atau sekitar Rp25 miliar. Namun, akibat krisis finansial global, pada 2009, gaji PM Lee diturunkan menjadi S$3,04 juta atau sekitar Rp20 miliar per tahun.

Pada saat ekonomi tumbuh, Singapura juga bermurah hati kepada para ASN. Sebut saja pada 2010, saat ekonomi negeri itu telah bangkit kembali, bahkan tumbuh 17,9% pada semester pertama. Menteri Perdagangan dan Industri juga memperkirakan produk domestik bruto (PDB) tumbuh sekitar 15%. Sebagai hadiahnya, pada akhir 2010, ASN Singapura akan menerima dua bulan gaji. Satu kali gaji bulanan seperti biasa, satu kali lagi sebagai gaji ke-13.

Memang tidak semua kelemahan itu dapat ditumpukan pada kinerja dan profesionalitas ASN. Itu karena ada faktor lain, seperti kemelut di tingkat elite. Tidak dapat dimungkiri, arogansi kekuasaan sering kali membuat birokrasi menjadi susah profesional karena adanya intervensi politik.

Oleh karena itu, perlu sinergi antara penyaringan abdi negara yang berkualitas, manajemen yang bersih, dan kemauan politik yang baik dalam memantapkan standar pelayanan publik. Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah ditegaskan rumusan masalahnya bahwa reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box), perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa (business not as usual).

BERITA TERKAIT

Masa Depan UMKM

Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk…

Kesejahteraan Buruh?

Dalam rancangan omnibus law ketenagakerjaan, upah minimum berlaku pada buruh yang bekerja pada jam kerja normal, yaitu 40 jam per…

Potensi Negara Besar

Lembaga internasional McKinsey Global Institute (MGI) pada September 2012 melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Masa Depan UMKM

Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk…

Kesejahteraan Buruh?

Dalam rancangan omnibus law ketenagakerjaan, upah minimum berlaku pada buruh yang bekerja pada jam kerja normal, yaitu 40 jam per…

Potensi Negara Besar

Lembaga internasional McKinsey Global Institute (MGI) pada September 2012 melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…