Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan

Perspektif Gender Penting Dalam Pembangunan

NERACA

Jakarta - Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo mengatakan perspektif gender penting dalam pembangunan sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

"Pembangunan harus melihat kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketimpangan masih saja terjadi dan perempuan lebih tertinggal daripada laki-laki," kata Himawan dalam Konferensi Nasional yang diadakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) di Jakarta, Rabu (27/11).

Himawan mengatakan perspektif gender juga penting dalam perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan undang-undang dan produk hukum lainnya. Hal itu agar produk hukum yang disahkan tidak merugikan perempuan.

Menurut Himawan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan."Integrasi perspektif gender dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar pembangunan memberikan manfaat yang adil, dan perspektif gender sangat fundamental," tuturnya.

Himawan mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen dengan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG's) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif tanpa ada seseorang atau satu pihak yang tertinggal di belakang.

Kemudian Himawan mengatakan perempuan adalah sumber daya penting dalam pembangunan yang berkelanjutan."Namun, ketimpangan-ketimpangan gender masih menjadi isu yang perlu Indonesia atasi," kata Himawan.

Himawan mengatakan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Perempuan dan anak-anak Indonesia juga masih dihadapkan pada isu kekerasan; baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual; termasuk saat merek dalam situasi darurat seperti bencana.

"Salah satu penghambat indeks pemberdayaan gender adalah keterwakilan perempuan di legislatif yang masih kurang. Meskipun secara kuantitas sudah cukup maju, tetapi masih belum optimal," tuturnya.

Di beberapa daerah, keterwakilan perempuan di legislatif bahkan cukup tinggi, mencapai 30 persen. Namun, para anggota legislatif perempuan itu masih belum sepenuhnya menyuarakan kepentingan perempuan dan anak.

Tampil juga dalam pembukaan, Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Sharman Stone.

Dalam pidatonya, Sharman mengatakan pemerintah Australia merasa bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi perempuan dan remaja putri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Ant

BERITA TERKAIT

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila

Generasi Milenial Didorong Gunakan Medsos Aplikasikan Nilai Pancasila NERACA Jakarta - Komunitas Pancasila Muda mendorong generasi milenial yang akrab dengan…

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020

Ada Lima Hal Bayangi Kebebasan Berekspresi Pada 2020 NERACA Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengungkapkan lima hal yang…

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi

Semangat Toleransi Harus Diberikan Kelompok Rentan Intoleransi   NERACA Jakarta - Peneliti senior dari Wahid Foundation Alamsyah M. Djafar mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori NERACA Jakarta - Nobu Bank menyelenggarakan acara bertajuk NOBU Sansmori (Santai Seru…

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor

Ahli Pertanyakan Kerugian Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor   NERACA Jakarta - Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas…

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Diminta Transparan   NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta pemerintah transparan dan terbuka…