Wakil Presiden - Perubahan Tidak Boleh Hilangkan Tradisi yang Baik

KH. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden

Perubahan Tidak Boleh Hilangkan Tradisi yang Baik

Yogyakarta - Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin mengingatkan agar perubahan di era Revolusi Industri 4.0 harus berlangsung dengan tetap menjaga tradisi yang baik yang sudah ada sejak lama di Indonesia.

"Tradisi yang lama yang baik jangan dihabisi, tetapi dijaga. Kecenderungan mendisrubsi apa yang lama harus kita tangkal, jangan sampai yang lama yang baik itu hilang," kata Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bertajuk "Indonesia dalam Cinta dan Harmoni" di kediaman Habib Hilal Alaidid di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Minggu malam (24/11).

Prinsip menjaga tradisi yang lama yang baik, menurut Ma'ruf, sesuai dengan prinsip Nahdlatul Ulama (NU). Meski demikian, prinsip itu masih dilanjutkan dengan melakukan perubahan atau transformasi dengan hal yang baru yang lebih baik.

Upaya perubahan, kata dia, harus tetap berada dalam koridor kebangsaan dan kenegaraan. Perubahan tidak boleh melampaui dan menghilangkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa, khususnya Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Dalam konteks perubahan itu, ia mencontohkan, tidak boleh melampaui batas dengan mengubah NKRI sebagai konsep final menjadi khilafah."Boleh kita berdebat, boleh kita mencari mana yang terbaik. Tetapi kalau sesuatu yang diperdebatkan, yang diingkari itu sudah disepakati maka tidak boleh," kata dia.

Meski demikian, Ma'ruf tidak menampik bahwa di era Revolusi Industri 4.0 perubahan memang harus dilakukan dengan cepat. Namun kecepatan itu harus tepat, terukur dan bermuara pada hasil yang bermanfaat."Walaupun cepat, harus tepat, harus baik, dan terukur serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," kata Ma'ruf yang juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Hadir pula dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, putri Mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid, Yenni Wahid. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat  Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS NERACA Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy…

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…