KPK Diminta Usut Pengadaan Kapal di Kemenhub RI

KPK Diminta Usut Pengadaan Kapal di Kemenhub RI

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didesak untuk menelaah dan mengusut pengadaan kapal di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus mengatakan, Kemenhub RI diketahui banyak melakukan pengadaan kapal setiap tahunnya."Berdasarkan data yang kami miliki, PT DRU merupakan salah satu perusahaan penyuplai kapal di Kemenhub," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11).

Tigor menjelaskan, ada puluhan paket proyek pengadaan kapal yang dimenangkan PT DRU di Kemenhub RI dengan nilai triliunan rupiah."Pengadaan kapal dan perlengkapannya di Kemenhub itu sudah seperti menjadi milik kelompok tertentu," terangnya.

Sementara itu, Koordinator KURI, Leonardus Pasaribu membeberkan bahwa pengadaan kapal di Kemenhub RI selama ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, salah satunya PT DRU.

"Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2019, PT DRU sudah memenangkan tender sebanyak 63 paket. Nilainya bervariasi. Mereka ambil yang kecil juga yang besar, dari nilai miliaran sampai ratusan miliar mereka menangkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan yang selama ini juga ikut memenangkan tender pengadaan kapal di Kemenhub RI antara lain PT PM, PT DTPS, PT MOS, PT CS, PT CMS, PT MB, PT OS, PT JMI, PT BA, PT SM dan PT ASI.

"Kita tidak ingin proyek pengadaan kapal di lingkaran pemerintah pusat menjadi cara menggerogoti keuangan negara alias korupsi," tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertengahan tahun ini sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerugian keuangan negara dalam korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp 117 miliar. Sementara, di Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 61 miliar.

Ironisnya, kasus korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melibatkan satu perusahaan yang sama, yakni PT DRU. Mohar

 

 

BERITA TERKAIT

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…