KPK Diminta Usut Pengadaan Kapal di Kemenhub RI

KPK Diminta Usut Pengadaan Kapal di Kemenhub RI

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didesak untuk menelaah dan mengusut pengadaan kapal di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus mengatakan, Kemenhub RI diketahui banyak melakukan pengadaan kapal setiap tahunnya."Berdasarkan data yang kami miliki, PT DRU merupakan salah satu perusahaan penyuplai kapal di Kemenhub," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/11).

Tigor menjelaskan, ada puluhan paket proyek pengadaan kapal yang dimenangkan PT DRU di Kemenhub RI dengan nilai triliunan rupiah."Pengadaan kapal dan perlengkapannya di Kemenhub itu sudah seperti menjadi milik kelompok tertentu," terangnya.

Sementara itu, Koordinator KURI, Leonardus Pasaribu membeberkan bahwa pengadaan kapal di Kemenhub RI selama ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, salah satunya PT DRU.

"Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2019, PT DRU sudah memenangkan tender sebanyak 63 paket. Nilainya bervariasi. Mereka ambil yang kecil juga yang besar, dari nilai miliaran sampai ratusan miliar mereka menangkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan yang selama ini juga ikut memenangkan tender pengadaan kapal di Kemenhub RI antara lain PT PM, PT DTPS, PT MOS, PT CS, PT CMS, PT MB, PT OS, PT JMI, PT BA, PT SM dan PT ASI.

"Kita tidak ingin proyek pengadaan kapal di lingkaran pemerintah pusat menjadi cara menggerogoti keuangan negara alias korupsi," tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertengahan tahun ini sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerugian keuangan negara dalam korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp 117 miliar. Sementara, di Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 61 miliar.

Ironisnya, kasus korupsi pengadaan kapal di Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melibatkan satu perusahaan yang sama, yakni PT DRU. Mohar

BERITA TERKAIT

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai

Soal Garuda, Menteri BUMN Tunggu Keputusan Bea Cukai  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku…

Coocaa Luncurkan SmartTV Android Edisi SEA Games 2019

Coocaa Luncurkan SmartTV Android Edisi SEA Games 2019 NERACA Jakarta - Coocaa, brand elektronik mutakhir berspesifikasi canggih khusus untuk konsumen…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda

Viral Video Ari Askhara Tak Akan Mundur dari Jabatan Dirut Garuda NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok…

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman

BATAN: Revisi UU Nuklir Perlu untuk Ikuti Perkembangan Zaman   NERACA Jakarta - Revisi undang-undang (UU) tentang ketenaganukliran perlu dilakukan karena…