Eksistensi Morgan di Garuda Patut Dipertanyakan

Jakarta - Terpilihnya konsultan asing dari Amerika Serikat, Morgan Stanley, sebagai penasehat keuangan (financial advisor) penjualan 10,88% sisa saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ternyata mengundang banyak pertanyaan publik. Pasalnya, langkah tersebut dilakukan secara diam-diam alias tidak transparan.

NERACA

Pengamat pasar modal Budi Frensidy mempertanyakan, bagaimana prosesnya Morgan Stanley dapat ditunjuk sebagai penasehat keuangan terkait penjualan sisa saham Garuda. “Penunjukkan ini dilakukan secara diam-diam tanpa adanya keterbukaan. Oleh karena itu, proses tersebut harus dipertanyakan. Biasanya, dalam penunjukkan financial advisor harus melalui berbagai tahap. Seperti menyebutkan kriteria awal, baru setelah itu dilakukan seleksi. Lalu, juga ada tim evaluasi yang akan menyaksikan presentasi mereka. Kalau ini kan tiba-tiba muncul berita penunjukkan mereka (Morgan Stanley, red.),” ujarnya kepada Neraca, Kamis (12/4).

Untuk mengetahui akar permasalahannya, sambung Budi, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa motivasi Garuda. Apakah ada alasan mencari international cognition atau networking yang akan digunakan untuk penguatan dana atau tidak. Kalau tidak, menurut Budi, penunjukkan itu kurang tepat.

Bahkan, dosen FEUI ini menambahkan, seharusnya penasehat keuangan ditunjuk dari perusahaan keuangan BUMN saja. “Saya tidak melihat adanya keunggulan spesifik dari perusahaan keuangan asing. Dalam hal ini perusahaan asing tidak memiliki value added. Untuk itu, saya merasa lebih baik untuk menunjukkan kalangan lokal sebagai financial advisor Garuda. Sebab, akan dapat lebih bermanfaat untuk perusahaan penerbangan itu sendiri. Contohnya, pengembangan keahlian awak pesawat,” tukas Budi.

Sementara anggota Komisi VI DPR Prof. Dr. Hendrawan Supratikno menegaskan, DPR bisa saja membatalkan pilihan pemerintah yang menunjuk Morgan Stanley sebagai konsultan keuangan saham Garuda. Hal itu jika ada indikasi proses pemilihan terjadi secara tidak wajar dan profesional.

"Pertama, kalau sudah masuk ke DPR, kami pasti mempertanyakan kenapa Morgan Stanley. Kalau realitanya proses pemilihan penuh dengan ketidakwajaran apalagi tidak profesional pasti kami batalkan. Kedua, kalau pihak terpilih punya konflik internal. Ketiga, terjadi lobi-lobi di dalam pemutusan itu. Jadi keputusan pemerintah masih bisa dibatalkan,” tegas Hendrawan, kemarin.

Meski begitu, Hendrawan tidak mengelak kalau pihaknya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan adanya skenario buruk dibalik pemilihan Morgan Stanley. "Sebenarnya ada banyak pilihan selain Morgan Stanley. Kan ada Citi Group dan Deutsche Bank, atau pilihan lain. Makanya kami pertanyakan dulu baru ambil keputusan", papar dia.

Hendrawan pun mengakui jika dalam satu tender, wajar kemenangan ditentukan seberapa dekat relasi antara dua pihak. "Kenapa Morgan apa ada kaitan informasi bahwa bahwa kalau Pak Gita (Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan, red) punya relasi dengan Morgan. Ada juga yang bilang karena Morgan punya jaringan yang baik. Sejauh ini masih spekulasi sebelum sampai ke DPR dan kami mengkajinya,” jelas guru besar FE Universitas Satya Wacana itu.

Kendati demikian, Hendrawan juga mengingatkan pemerintah tidak hanya percaya pada pihak asing. Lalu, dia mengusulkan agar pemerintah memilih dua konsultan keuangan, dari dalam dan luar negeri sebagai pelengkap satu sama lain. "Keduanya harus terpilih. Ada dari nasional dan internasional karena saling melengkapi. Nasional lebih paham masalah internal daripada internasional,” imbuh Hendrawan.

Sementara itu, Lektor Kepala FE Universitas Pancasila, Agus S Irfani, memiliki pandangan sedikit berbeda. Menurut dia, kehadiran Morgan bisa jadi karena tiga perusahaan penjamin emisi (underwriter) BUMN memiliki “reputasi buruk”. “Mereka dianggap gagal dalam menjual seluruh saham Garuda ketika IPO Februari 2011 lalu. Maka, dipilihlah Morgan Stanley,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut Agus mengatakan, selain itu, keterlibatan Morgan Stanley juga karena ada unsur assurance contract atau jaminan komitmen atas keberhasilan penawaran. Karena intinya, lembaga keuangan internasional itu digunakan sebagai bemper atas ketidakprofesionalan tiga underwriter pelat merah tersebut.

“Logikanya begini. Kalau Morgan berhasil menjual seluruh sisa saham Garuda, bakal dapat apa. Dan, jika tidak berhasil menjual, mereka akan memberikan apa ke tiga underwriter. Saya duga ada perjanjian seperti itu. Ya, take and give-lah. Karena Morgan ingin jadi anggota bursa lagi, bisa saja dikaitkan dengan itu,” jelas Agus. Bak gayung bersambut, diterimalah tawaran Morgan Stanley. Terlebih, ketiga underwriter ini tengah kebingungan dengan kegagalannya menjual seluruh saham Garuda.

Beauty Contest

Sedangkan Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero), Bondan Pristiwandana menyatakan, Morgan Stanley ditunjuk oleh PT Danareksa Securities, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas melalui proses beauty contest. Selain Morgan, juga ada beberapa perusahaan keuangan yang mengajukan proposal.

“Saya tidak bisa komentar lebih banyak. Tapi yang pasti, dari sekian banyak yang di seleksi terpilihlah Morgan. Jadi, kita tunggu hasil kajiannya. Kan, mereka sedang melakukan penelahaan atas harga dan waktu pelepasan saham Garuda,” papar dia.

Senada dengan Bondan. Vice President Corporate Communications PT Mandiri Sekuritas, Febriati Nadira menjelaskan bahwa proses penunjukkan Morgan Stanley sebagai penasehat keuangan membutuhkan waktu tiga sampai empat minggu. “Pasti melalui proses bidding-lah. Tidak lama, ya, sekitar empat minggu sampai proses final penunjukkan (Morgan Stanley sebagai penasehat keuangan) Maret kemarin,” tukas Ira.

Sementara menurut Kepala Biro Humas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Achmad Junaidi, beauty contest termasuk ke dalam tender karena mekanisme yang digunakan adalah mendapatkan pemenang dengan penawaran terbaik. Intinya, beauty contest dan tender pada prinsipnya sama, yaitu persaingan penawaran harga.

"Jadi, tidak relevan apabila istilah beauty contest dalam suatu perkara dianggap oleh beberapa pengamat tidak termasuk tender karena beda istilah atau karena tidak ada pemborongan pekerjaan," kata Junaidi.

Related posts