Waspadai Modus Curang Pengusaha Tambang

NERACA

Jakarta – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan potensi kerugian negara dari sektor pertambangan sebesar Rp 488,52 miliar merupakan angka yang sangat kecil sehingga patut dipertanyakan. Menurut Jatam, potensi kerugian negara baik dari iuran tetap, royalti maupun pajak jauh lebih besar dari itu. Karena, pengusaha tambang yang “nakal” menerapkan sejumlah modus untuk mencurangi negara lewat upaya-upaya mereka menghindari kewajiban perusahaan sebagaimana mestinya.

“Modus pertama, masalah perizinan ini merupakan yang terbesar, pasalnya di Kalimantan saja ada 2.000 izin yang total merugikan negara mencapai Rp 410 triliun. Modus yang kedua adalah non prosedural. Para pengusaha tambang ini selalu menghindari namanya membayar pajak dan non pajak, membayar royalti dan sewa tanah,” ujar Koordinator Jatam Andrie S Wijaya kepada Neraca, Kamis (12/4).

Modus lain, lanjut Andrie, banyak perusahaan tambang yang memanipulasi data produksi. Hal ini ditujukan untuk menghindari membayar pajak yang besar kepada negara. “Banyak sekali akal perusahaan tambang untuk menghindari kewajibannya kepada negara. Salah satunya dengan memanipulasi tonase penjualan ekspor, kejahatan ini bisa dilakukan karena lemahnya pengawasan pajak dan royalti terhadap negara,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan tambang memanipulasi logam ikutan yang selama ini hanya melaporkan mengambil tembaga, padahal logam yang ikut disedot di tambang itu sangat banyak sekali jenisnya. “Seharusnya pemerintah bisa bersikap berani untuk menekan perusahaan tambang untuk melaporkan setiap kegiatannya untuk transparan tanpa menyertakan kepentingan politik dan penegakan peraturan hukum yang keras guna memberikan efek jera,” kata dia.

Indikasi Kecurangan

Sementara itu Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi Notonegoro mengatakan ada indikasi kecurangan dari perusahaan tambang yang tidak ada formulasi biaya produksi kemudian tidak ada acuan dalam produksinya. Tidak ada acuan yang menyebutkan berapa ongkos biaya produksi pertambangan. “Hal ini merupakan acuan bagi pemerintah untuk mendapatkan royalti dari perusahaan tambang, apabila tidak ada acuan biaya produksinya maka di indikasikan adanya kecurangan dari perusahaan tambang,” urainya.

Selain indikasi kecurangan perusahaan tambang, menurut dia, masih banyak kecurangan yang terjadi dilakukan oleh perusahaan tambang sehingga penerimaan negara melalui sektor tambang sangat sedikit. “Penyimpangan terhadap penyelewengan dalam sektor transportasi tambang, menunggak pajak, dan masih banyak lainnya penyimpangan yang dilakukan perusahaan tambang kemudian harus ditindak lanjuti oleh pemerintah,” jelasnya.

Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, temuan BPK mengenai kekurangan penerimaan negara dai iuran tetap dan royalti dari perusahaan tambang harus di kroscek dengan Dirjen Pajak dan ESDM. Karena, menurut dia, Dirjen Pajak yang seharusnya memberikan rincian data penerimaan pajak perusahaan tambang, sedangkan ESDM memberikan data perusahaan tambang mana saja yang terdaftar. “Karena data ini, tidak pernah sama. Sehingga, hal ini yang membuat Dirjen Pajak tidak pernah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran pajak,” terangnya.

Marwan menjelaskan, berdasarkan perhitungan teoretis, rata-rata penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara 25% terhadap pendapatan kontraktor. Karena itu, untuk produksi batubara 340 juta ton tahun 2011, semestinya negara memperoleh Rp 68 triliun. Ternyata, berdasarkan data Dirjen Pajak, penerimaan negara dari tambang emas, tembaga, timah, batubara, dan sebagainya hanya Rp 87 triliun.

Dijelaskan Marwan, ada dua faktor utama penyebab kerugian negara pada sektor sumber daya alam (SDA), yaitu aturan yang bermasalah dan moral hazard oknum pejabat dan pengusaha. Hal ini tampak pada sejumlah penyelewengan berupa kekurangan/penyembunyian data, transfer pricing, penggelembungan biaya (cost recovery), penyalahgunaan tax treaty, manipulasi self-assessment, transparansi/akuntabilitas yang rancu, serta inkonsistensi dan pelanggaran aturan. “Sebagian bukti penyelewengan ada dalam laporan BPK,” ujarnya. iwan/novi/mohar/munib

Related posts