Neraca

Jakarta – Rencana PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menerbitkan global bond atau surat utang dalam valuta asing (valas) dipastikan akan sesuai rencana. Pasalnya, hasil kajian penerbitan global bond akan rampung bulan ini.

Direktur Utama BNI Gatot Mudiantoro Suwondo mengatakan, hasil kajian akan digunakan untuk memperbesar kapasitas pembiayaan, “Belum selesai kajiannya, tapi dalam waktu dekat sudah. Mudah-mudahan bisa bulan ini,”katanya di Jakarta, Kamis(12/4).

Menurutnya, setelah kajiannya rampung, perseroan akan meminta izin kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika izin itu sudah diberikan, BNI langsung mengurus sejumlah persyaratannya kepada regulator terkait, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dia mengatakan, kemungkinan nilainya masih tetap seperti yang direncanakan sebelumnya, yaitu sekitar US$500 juta dengan tenor di atas 5 tahun. Dana yang akan didapatkan dari penerbitan tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit, terutama di bidang infrastruktur.

Sebelumnya, BNI mengungkapkan rencana penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) akan diterbitkan pada semester II-2012 ini. Penerbitan surat utang dollar bertujuan agar perseroan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah. Maka dengan demikian, ketika terjadi pengetatan likuiditas valas akibat krisis Eropa yang berkepanjangan, kinerja BNI tidak akan terganggu hingga 2013.

Rights Issue BTN

Sementara Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Iqbal Latanro mengungkapkan, kepemilikan saham pemerintah akan terdilusi menjadi 60% menyusul rencana rights issue yang akan dilakukan pada semester II tahun ini. "Yang pasti, saham pemerintah di BTN terdilusi menjadi 60%, sedangkan publik bertambah menjadi 40%," kata Iqbal.

Disampaikannya, terdilusinya saham pemerintah ini disebabkan perseroan menginginkan insentif pajak. Dalam rangka penerbitan saham baru, perseroan berencana menggunakan laporan keuangan Maret 2012 atau setidaknya Juni 2012.

Menyoal harga yang akan ditetapkan untuk rights issue tersebut, Iqbal belum mau menyebutkan dan mengharapkan rights issue BTN dapat diserap pasar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pemerintah menguasai 72,91% saham BTN sementara publik memiliki 28,08%.

Dari rencana rights issue tersebut, BTN berencana melepas 12,91% saham dengan dana yang diharapkan sekitar Rp1,8 triliun hingga Rp2,1 triliun. Rencana rights issue ini dengan mempertimbangkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) bank umum yang wajib menjaga GWM Primer sebesar 8% dan tambahan GWM sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga.

Selain itu, dengan rata-rata pertumbuhan kredit 25% berdasarkan Rancangan Rencana Bisnis Bank (RRBB) tahun 2012-2014 diperlukan aksi korporasi untuk penguatan permodalan guna mempertahankan CAR berada di atas level 14%, serta insentif pajak 5%, karena kepemilikan publik sebesar 40%. (bani)