Dorong Transparansi dan Tekan Kebocoran

 16 BUMN Buka Akses Data Ke BPK

 NERACA

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menandatangani kesepakatan bersama dengan 16 Badan usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Karya di kantor BPK, Jakarta, Senin (14/3). Nota kesepahaman (MoU) tersebut mengintegrasikan pengelolaan akses data dan sistem informasi keuangan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

 Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK mendapat kewenangan meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa dan atau pihak lain yang terkait.

 Untuk mempermudah perolehan data, BPK memprakarsai pembentukan sinergi dengan auditee (pihak teraudit) melalui strategi link and match data. Hal ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK dengan para pemilik kepentingan termasuk di antaranya entitas yang diperiksa oleh BPK.

 Hadi juga menyebutkan, modal BUMN tahun ini bernilai Rp1.300 triliun. Modal itu terdiri dari belanja modal dan belanja operasional. Atas besaran nilai tersebut, kata hadi, evaluasi keuangan oleh pihaknya tidak akan mungkin terjadi. “Bagaimana mungkin evaluasi terjadi kalau tidak melakukan breakthrough (terbosan). Kami akan membentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik auditee,” kata Hadi.

 Menurut Hadi, melalui pusat data tersebut, selain mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. “Melalui BPK sinergi ini, diharapkan dapat mengurangi KKN secara sistematik,” tegasnya.

 Yang lebih penting lagi, kata mantan Dirjen Pajak, sinergisitas ini sebagai bukti konkret upaya mendukung optimalisasi penerimaaan negara dan sekaligis menekan adanya kebocoran keuangan negara melalui BUMN. “Ini artinya mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara,”ucapnya.

 Selain itu, lanjut Hadi, bisa mencegah dan menekan korupsi. “Jelas ini bisa  ditindak lanjut temuan BPK, dan mengoptimalkan pemeriksaan kinerja,” paparnya.

 Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, saat ini sudah 95% pejabat BUMN yang menyerahkan laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN). “Sebanyak 95 persen laporan hasil kekayaan pejabat negara sudah dilaporkan, tersisa tiga persen yang belum melaporkan form A-nya, 5% form B-nya,” ungkap Mustafa.

 Mustafa menambahkan untuk mendukung efisiensi, 16 BUMN bakal bersinergi dengan BPK. Ke-16 BUMN jasa karya yang meneken MoU itu yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Wijaya Karya Tbk, Adhi Karya Tbk, Pembangunan Perumahan Tbk, Waskita Karya, Hutama Karya, Istaka Karya, Brantas Abipraya, Perum Perumnas, Nindya Karya, Bina Karya, Indra Karya, Yodya Karya, Virama Karya, Indah Karya, dan Amarta Karya.

 Dengan ditandatangani MoU tersebut, total telah ada 25 BUMN yang menjalin sinergi akes data dengan BPK. Selain itu, sejak diinisasi BPK pada 9 Juni 2010, telah ada 6 lembaga negara, 73 kementerian/lembaga, serta 9 pemerintah daerah.**ruhy