NERACA

Jakarta---Meski harga BBM bersubsidi tidak jadi dinaikkan. Namun keputusan ini tetap menciptakan ekspektasi inflasi di masyarakat. "Walaupun tidak jadi naik, itulah dinamikanya, kita tidak bisa kembali ke titik nol, sudah ada ekspektasi di masyarakat," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Jakarta,12/4

Menurut Mantan Dirjen Pajak ini, dengan keputusan Pemerintah dan DPR bahwa kenaikan harga BBM baru bisa dilakukan jika harga minyak ICP 15% di atas asumsi harga minyak di APBNP 2012 selama 6 bulan, membuat masyarakat meresponnya dengan menaikkan harga barang-barang. "Inflasi akan bergerak memperhitungkan ekspetasi respon masyarakat atau pedagang yang menunggu kenaikan BBM, daripada tidak ada kenaikan," tambahnya

Dengan kondisi ini, kata Darmin lagi, pemerintah  sulit memperkirakan berapa laju inflasi selama tahun 2012 ini, karena keputusan soal kenaikan harga BBM tidak bisa dipastikan. "Kalau naiknya Mei itu angkanya lain, begitu juga kalau naiknya Juni atau Oktober lain lagi hitungan inflasinya," terangnya

Darmin mengatakan, sebelum ada rencana kenaikan harga BBM BI memperkirakan inflasi selama tahun ini hanya sekitar 4,4%. Bahkan bisa lebih rendah jika melihat perkembangan tiga bulan pertama tahun ini. "Kalau tanpa kenaikan harga BBM bisa 4,3% tetapi dengan rencana kenaikan Rp1.500 per liter inflasinya bisa bertambah 2,3%  - 2,4% jadi sekitar 6,8% - 7,1%," tegasnya

Dikatakan Darmin, di sisi harga, inflasi masih terkendali meskipun terdapat risiko peningkatan tekanan inflasi ke depan. Inflasi IHK pada triwulan I-2012 tercatat 0,88% (qtq) sehingga secara tahunan tercatat sebesar 3,97%  (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, inflasi inti masih cenderung terkendali dan berada pada level yang relatif rendah (4,25 persen, yoy). Sumber tekanan inflasi antara lain berasal dari rendahnya deflasi kelompok bahan pangan meskipun telah memasuki masa panen raya. Sementara itu, inflasi administered prices relatif rendah seiring dengan tidak adanya perubahan kebijakan dibidang harga komoditas strategis.

Sementara itu, Wakil Direktur ReformMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah berencana untuk mengeluarkan aturan larangan mobil dengan cc tertentu untuk membeli bensin premium bakal sulit dilaksanakan di lapangan. "Kalau dibatasi berdasarkan cc mobil, maka bakal berat. Karena tidak semua mobil ada kode cc di luarnya. Kalau harus cek STNK bakal macet dan antre panjang di SPBU," ungkapnya

Jika aturan pembatasan konsumsi BBM ini tidak terlalu mengikat, maka akan banyak distorsi dalam pelaksanaan aturan tersebut. "Dikhawatirkan mobil yang dilarang bisa berantem dengan petugas SPBU. Kita punya 5.000 SPBU, kalau mau diawasi apakah malam-malam akan standby terus? Kebijakan model begitu tidak efektif," tegas Komaidi.

Komaidi mengatakan, soal pembatasan konsumsi BBM berdasarkan cc kendaraan ini pernah dikaji oleh ReforMiner Institute sejak 2010 lalu.  "Hasil kajian saat itu adalah, mobil berkapasitas 1.500 cc ke bawah mengkonsumsi BBM subsidi 8 juta kiloliter (KL) per tahun. Mobil 1.500-2.500 cc mengkonsumsi 3 juta KL, dan mobil di atas 2.500 mengkonsumsi BBM 85 ribu KL," jelasnya.

Jadi jika mobil berkapasitas 1.500 cc ke atas dilarang pakai bensin premium, maka yang akan dihemat adalah 3 juta KL BBM. Nilai penghematannya tinggal dikalikan subsidi Rp 4.000 per liter bisa sekitar Rp 12 triliun. **maya/mohar