Perlu Insentif Swasta yang Bangun Infrastruktur

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau skema kompensasi bagi investor swasta yang ingin membangun sarana infrastruktur di kawasan Indonesia timur yang memiliki industri berbasis pengolahan. "Pemerintah sedang memikirkan mekanisme lain untuk memberikan insentif bagi sektor pengolahan yang ada diluar Jawa, supaya percepatan dan perluasan infrastruktur terjadi, tentunya untuk beberapa swasta yang memang berlokasi disana karena adanya keberadaan sumber daya alam," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto di di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh kata Lucky, pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, karena saat ini kemampuan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur di kawasan Indonesia timur dalam segi anggaran masih terbatas.

Selain itu, pemberian insentif dimungkinkan karena belum banyak investor swasta yang belum mau menanamkan modal dalam penyediaan sarana infrastruktur karena secara finansial tidak terlalu menguntungkan. "Swasta kesulitan kalau mereka dibebankan membangun infrastruktur apabila mereka ingin membangun investasi di wilayah yang agak jauh," tambahnya

Untuk itu, apabila swasta benar-benar berminat untuk membangun sarana infrastruktur disekitar kawasan industri pengolahan milik mereka, maka diharapkan pembangunan fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. "Tentunya kita juga memberikan kompensasi andaikata mereka juga membangun infrastruktur yang dapat dimanfaatkan penduduk sekitarnya," ujarnya.

Namun, menurut Lucky, keputusan untuk memberikan kompensasi tersebut harus berhitung dengan kemampuan fiskal dan fleksibilitas anggaran pemerintah.

"Ini belum keluar secara resmi sebagai kebijakan, karena kita harus berhitung bagaimana pemberian kompensasi ini tidak menganggu kemampuan fiskal di negara kita," paparnya

Anggaran Infrastruktur Terkait anggaran belanja modal yang jumlahnya ditetapkan dalam APBN-Perubahan Rp168 triliun atau sekitar 2% dari PDB, Lucky mengatakan hal tersebut belum memadai bagi Indonesia yang saat ini telah mendapatkan peringkat layak investasi.

Kondisi itu, lanjut dia, juga mengakibatkan pemerintah belum optimal dalam membangun sarana infrastruktur terutama di kawasan luar Jawa dan Sumatera. "Sebetulnya untuk Indonesia bertumbuh 7%-8% itu anggaran infrastruktur yang ideal adalah lima persen dari PDB. Kita pernah mengalami angka itu, tapi sebelum 1997 dan menurut saya selama ini kita belum lagi mencapai persentase itu," jelasnya

Untuk itu, ia mengharapkan keterlibatan BUMN dan swasta terus didorong untuk berperan dalam pembenahan infrastruktur karena dengan demikian anggaran belanja akan mencukupi untuk kebutuhan infrastruktur sekitar 5% dari PDB atau sebesar Rp450 triliun. "Dengan keterlibatan BUMN dan swasta, angka lima persen bisa dicapai dan harapannya bisa terus didorong sepanjang, mudah-mudahan, iklim untuk infrastruktur menjadi lebih baik," ujarnya.

Sementara, mengenai penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp24 triliun untuk pembangunan sarana infrastruktur di kawasan timur Indonesia, Lucky mengharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan kapasitas pelabuhan serta jalan yang masih terbatas.

Terkait lambatnya perkembangan infrastruktur karena masalah pembebasan lahan dan juga desakan calon investor terkait kebijakan pembebasan lahan. Luky, secara tegas menyakini permasalahan pemebesan lahan dapat terselesaikan. "Aturan pembebasan yang baru belum berjalan tapi bisa menggunakan aturan yang sudah ada," pungkasnya. **bari

Related posts