Jakarta-Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr, memberikan rekomendasi kepada Indonesia agar investasi mengalir deras ke dalam negeri. Salah satunya, Indonesia perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola institusinya. Selain itu, diperlukan adanya konsultasi publik sebelum menerbitkan peraturan. "Kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Indonesia harus diperbaiki," ujarnya saat ditemui di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11).

NERACA

Selain itu juga, pemerintah diharapkan dapat membuat badan pemerintah yang berdedikasi untuk analisis dampak regulasi. Indonesia juga diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar badan-badan pemerintahan. Kemudian, harus fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak bersikap reaktif ketika ingin mendapatkan satu keinginan.

"Indonesia sering reaktif terhadap kebutuhan dan masalah, alih-alih itu diklaim sebagai rencana yang sudah dipikirkan dengan matang untuk masa depan. Dengan fokus pemerintah pada 2045, kami berharap perencanaan jangka panjang akan memandu pembuatan kebijakan untuk maju," ujar Joseph seperti dikutip merdeka.com.

Joseph mengakui, regulasi berbisnis di Indonesia cukup menantang. Meski demikian, regulasi itu bisa mengatasi kendala-kendala birokrasi untuk berinvestasi. Oleh karena itu, pengurusan regulasi perizinan berbisnis di Indonesia perlu diperbaiki.

Joseph juga sempat menyinggung persoalan korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Walau banyak petinggi perusahaan tertangkap oleh lembaga antirasuah, dia menyakini, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat tidak mengurungkan niat mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

"Saya pernah hadir pada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan AS, dan tidak pernah ada satu kalimat dari mereka bahwa mereka tidak akan berinvestasi di Indonesia karena adanya upaya praktik korupsi. Tidak pernah," ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah AS juga menilai Indonesia terlalu mengekang sektor investasi. Salah satunya tercermin dari banyaknya usaha yang masuk ke dalam daftar negatif investasi (DNI).
"Daftar negatif investasinya terlalu banyak," kata Counselor for Economic Affairs Kedubes AS untuk Indonesia Andrew Shaw, Selasa (19/11).

Saat ini, DNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tantang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah sendiri telah mengkaji relaksasi DNI melalui revisi perpres tersebut. Namun, hingga kini, revisi itu tak kunjung terbit.

Selain itu, Joseph juga merasa pengusaha mereka belum mendapat perlakuan sama di Indonesia. Masalah akses tersebut, menurut dia, merupakan sorotan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Negeri Paman Sam saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut dia, perusahaan AS bisa mendorong pebisnis di negerinya untuk datang berinvestasi ke Indonesia ketika mereka diperlakukan dan disambut dengan baik di dalam negeri. "Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu menteri perdagangan menyoroti Indonesia sebenarnya bisa meraih target pertumbuhan GDP sebesar 7% per tahun dengan memberikan perusahaan AS akses sama untuk berkompetisi di pasar Indonesia," ujarnya.

Di tempat terpisah, Presiden Jokowi kembali memasang target peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business-EoDB) Indonesia naik ke posisi ke-40 selama pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Target ini merupakan tujuan yang gagal dicapai oleh Jokowi di pemerintahan sebelumnya (Kabinet Kerja).

Pada 2014, peringkat kemudahan berusaha Indonesia terhadap negara-negara lain di dunia berada di posisi 120. Kala itu, Jokowi baru saja terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Setahun memimpin, Jokowi sukses membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia melompat ke posisi 106. Begitu pula pada 2016, peringkat EoDB berhasil melompat ke posisi 91.

Indonesia bahkan kembali merangkak ke posisi 72 pada 2017. Sayangnya, pada 2018, kemudahan berusaha di negeri ini justru kian rumit, sehingga peringkatnya turun ke 73. “Padahal, keinginan kami bersama ada kenaikan peringkat dalam kemudahan berusaha di Indonesia," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Jakarta, kemarin.  

Sayangnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia justru tidak berhasil membaik pada tahun ini. Indonesia justru stagnan pada tahun ini, masih di peringkat 73.

Hal ini membuat kepala negara meminta para jajaran menteri di kabinet agar bisa segera merumuskan kebijakan dan program yang sekiranya bisa membuat peringkat kemudahan berusaha Indonesia meningkat lagi. "Targetnya di peringkat 40 sampai 50, itu yang kami inginkan," ujar Kepala Negara.

Pangkas Subsidi

Center of Reform on Economics (Core) memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berisiko kian melemah. Kondisi itu tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang menggerus daya beli masyarakat, salah satunya pemangkasan subsidi. "Sejumlah indikator konsumsi masyarakat mulai menunjukkan perlambatan konsumsi yang sangat signifikan," ujar ekonom Core Indonesia Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu (20/11).

Pelemahan konsumsi sudah dari perlambatan pertumbuhan indeks penjualan riil. Bank Indonesia (BI) mencatat indeks penjualan riil pada kuartal III-2019 hanya tumbuh 1,4%. Padahal, pada kuartal I dan II, laju masing-masing masih 9,4% dan 4,2%. "Pertumbuhan kendaraan bermotor sepanjang tahun ini malah kontraksi dibanding tahun lalu," ujarnya.

Menurut Faisal, rencana penghapusan subsidi energi akan mendorong inflasi sehingga mengerek biaya hidup masyarakat.

Tahun depan, pemerintah memang akan memangkas subsidi listrik bagi golongan 900 VA bagi rumah tangga mampu, subsidi solar 50% dari Rp2 ribu per liter menjadi Rp1 ribu per liter dan subsidi LPG 3 kg sebesar 22% dari Rp69,6 miliar pada 2019 menjadi Rp54,4 miliar.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% untuk pelanggan kategori bukan penerima bantuan iuran juga akan meningkatkan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan bagi 41% dari total pelanggan BPJS.

Tak hanya itu, kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada Januari 2020 mendatang juga akan berkontribusi secara signifikan terhadap inflasi pangan bergejolak. Sesuai proyeksi pemerintah, kenaikan cukai rokok berpotensi meningkatkan harga eceran rokok hingga 35%. bari/mohar/fba