Diizinkan Separuh PNPB Kemenlu “Dipakai” - Terkait Pengadaan Aset di Luar Negeri

Jakarta – Kementerian Keuangan mengizinkan 50% dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditarik Kemenlu boleh digunakan untuk membeli barang-barang atau pengadaan aset di luar negeri. Namun sayangnya penyerapan dana PNPB ini sangat. "Karena selama ini penyerapan rendah. Di 2010 dari alokasi anggaran PNBP Rp 150 miliar, penyerapannya hanya Rp 12 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati kepada wartawan di Jakarta,14/3.

Namun demikian, kata Anny, pihaknya tak mau menyalahkan lembaga terkait. Sebaiknya dilakukan introspeksi saja ke dalam. “Saya tidak ingin saling menyalahkan, karena kita sama-sama pemerintah, nanti kita review saja di dalam," tegasnya.

Yang jelas, kata Anny, Kemenkeu meminta agar penguasaan asset lebih berdasarkan intensiistas kinerja diplomatik. “Kami juga menyadari penguasaan aset untuk kepemilikan, itu diperlukan berdasarkan intensitas aktivitas diplomasi dan aktivitas perlindungan warga negara seperti TKI, memang lebih strategis kalau membeli. Tapi jangan sampai properti yang kita miliki juga tidak terawat, hingga menjadi seakan-akan gedung berhantu," ucapnya.

Hanya saja, lanjut Anny, Kementerian Keuangan tak setuju dengan permintaan Kementerian Luar Negeri untuk membeli aset-aset di luar negeri. Alasannya, banyak aset yang tak terawat dan bahkan sampai berhantu. "Ada baiknya kalau bapak-bapak berkunjung ke luar negeri, menginap di KBRI,”terangnya.

Kalau dingin kata Anny, suka ada suara-suara misteri. Oleh karena itu, hal ini bukan hanya menyangkut masalah asset saja. Tapi juga soal aspek perawatannya. “Salah satunya di Washington Pak, ada suara seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Jadi ini bukan hanya soal kepemilikan tapi juga perawatannya," jelas Anny.

Anny mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menyingkirkan aset-aset bekas tak terpakai yang berada di luar negeri. Untuk menyimpan aset tersebut, pemerintah harus menyewa gedung. "Awalnya kita menyimpan di gedung sendiri, tapi lama-lama gedung kita sendiri itu menjadi tidak optimal, karena penuh dengan barang tak terpakai, seperti kursi bekas hingga kendaraan.

Oleh karena itu, lanjut Anny, Kemenkeu akan mengeluarkan PMK yang mengatur soal penghaspusan asset-asset di luar negeri. “Permenkeu yang baru untuk mengatur mengenai penghapusan aset tersebut. Tapi ada kehati-hatian yang berlebihan, takut kalau nanti itu menjadi temuan dan sebagainya," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Unilever Lepas Aset Bisnis Spreads

NERACA Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), para pemegang saham…

Geo Dipa Energi Rencanakan IPO di 2022 - Kejar Pertumbuhan Aset

NERACA Jakarta – Perusahaan energi di bidang panas bumi, PT Geo Dipa Energi (GeoDipa) berniat untuk menjadi perusahaan go public…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

LRT Palembang Beroperasi Juli 2018

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan memastikan kereta ringan (light rail transit/LRT) di Provinsi Sumatera Selatan akan…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…