Diizinkan Separuh PNPB Kemenlu “Dipakai” - Terkait Pengadaan Aset di Luar Negeri

Jakarta – Kementerian Keuangan mengizinkan 50% dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditarik Kemenlu boleh digunakan untuk membeli barang-barang atau pengadaan aset di luar negeri. Namun sayangnya penyerapan dana PNPB ini sangat. "Karena selama ini penyerapan rendah. Di 2010 dari alokasi anggaran PNBP Rp 150 miliar, penyerapannya hanya Rp 12 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati kepada wartawan di Jakarta,14/3.

Namun demikian, kata Anny, pihaknya tak mau menyalahkan lembaga terkait. Sebaiknya dilakukan introspeksi saja ke dalam. “Saya tidak ingin saling menyalahkan, karena kita sama-sama pemerintah, nanti kita review saja di dalam," tegasnya.

Yang jelas, kata Anny, Kemenkeu meminta agar penguasaan asset lebih berdasarkan intensiistas kinerja diplomatik. “Kami juga menyadari penguasaan aset untuk kepemilikan, itu diperlukan berdasarkan intensitas aktivitas diplomasi dan aktivitas perlindungan warga negara seperti TKI, memang lebih strategis kalau membeli. Tapi jangan sampai properti yang kita miliki juga tidak terawat, hingga menjadi seakan-akan gedung berhantu," ucapnya.

Hanya saja, lanjut Anny, Kementerian Keuangan tak setuju dengan permintaan Kementerian Luar Negeri untuk membeli aset-aset di luar negeri. Alasannya, banyak aset yang tak terawat dan bahkan sampai berhantu. "Ada baiknya kalau bapak-bapak berkunjung ke luar negeri, menginap di KBRI,”terangnya.

Kalau dingin kata Anny, suka ada suara-suara misteri. Oleh karena itu, hal ini bukan hanya menyangkut masalah asset saja. Tapi juga soal aspek perawatannya. “Salah satunya di Washington Pak, ada suara seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Jadi ini bukan hanya soal kepemilikan tapi juga perawatannya," jelas Anny.

Anny mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menyingkirkan aset-aset bekas tak terpakai yang berada di luar negeri. Untuk menyimpan aset tersebut, pemerintah harus menyewa gedung. "Awalnya kita menyimpan di gedung sendiri, tapi lama-lama gedung kita sendiri itu menjadi tidak optimal, karena penuh dengan barang tak terpakai, seperti kursi bekas hingga kendaraan.

Oleh karena itu, lanjut Anny, Kemenkeu akan mengeluarkan PMK yang mengatur soal penghaspusan asset-asset di luar negeri. “Permenkeu yang baru untuk mengatur mengenai penghapusan aset tersebut. Tapi ada kehati-hatian yang berlebihan, takut kalau nanti itu menjadi temuan dan sebagainya," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

AMAN Datangi KPK Terkait Korupsi Sektor SDA

AMAN Datangi KPK Terkait Korupsi Sektor SDA NERACA Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi…

Indosat Anggarkan Capex Rp 8 Triliun - Perluas Jaringan Ke Luar Jawa

NERACA Bandar Lampung- Perluas jaringan ke luar pulau Jawa, PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo menganggarkan belanja modal atau…

Sosialisasi AOE di Batam - Apkasi Ajak Pemkab Gaet Investor Luar Negeri

Sosialisasi AOE di Batam Apkasi Ajak Pemkab Gaet Investor Luar Negeri NERACA Batam - Kegiatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tak Lakukan Perbaikan Kebijakan, Target Pertumbuhan Sulit Dicapai

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memprediksi pertumbuhan ekonomi…

Masuk Tahun Politik, Pengusaha Khawatirkan Kegaduhan

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan harapannya agar teladan kepemimpinan di Tanah Air juga…

Teknologi Digital Jadi Peluang UMKM Kembangkan Akses Pasar

      NERACA   Jakarta - Ekonomi digital di tanah air yang sedang berkembang saat ini, memiliki potensi sebagai…