NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi kontraksi ekspor dan impor Indonesia akan mereda pada 2020 karena negara tujuan utama akan mencari alternatif komoditas di Indonesia sebagai dampak perang dagang. "Kita diuntungkan juga dengan perang dagang yang berdampak kepada batu bara dan sawit," katanya dalam seminar Core-Outlook Economic RI di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia itu, demikian diberitakan laman kantor berita Antara, perang dagang akan menekan kinerja keuangan korporasi di China sehingga mereka akan mencari sumber energi yang lebih murah seperti batu bara untuk menekan biaya produksi.

Indonesia, kata dia merupakan satu dari tiga negara bersama Mongolia dan Australia penghasil batu bara. Selain batu bara, ekspor sawit Indonesia pada 2020 juga akan meningkat karena kenaikan tarif impor minyak kedelai dari Amerika Serikat oleh China akan mendorong permintaan terhadap produk substitusi, seperti minyak sawit.

Selain dengan China, negosiasi bilateral antara Indonesia dengan India tahun ini menghasilkan keputusan penurunan tarif impor minyak sawit Indonesia dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Selain minyak sawit, produk olahan sawit tarifnya juga turun dari 50 persen menjadi 45 persen.

Kesepakatan itu, lanjut dia, diprediksi mendorong ekspor walau masih relatif kecil. "Kami melihat ada potensi perbaikan kinerja ekspor pada 2020 namun masih sangat terbatas dan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi global yang masih tidak pasti," katanya.

Sebelumnya, ekspor pada tiga triwulan pertama tahun ini mengalami kontraksi hingga minus 8,1 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Selain ekspor, lanjut dia, kinerja impor tahun 2020 juga diprediksi mengalami perbaikan setelah sepanjang tiga kuartal tahun ini impor mengalami kontraksi hingga minus 9,1 persen.

Ia menyebutkan kontraksi paling dalam terjadi pada impor bahan baku dan penolong sebesar minus 11,2 persen. Impor barang modal dan barang konsumsi masing-masing mengalami kontraksi sebesar minus 6 dan minus 8,5 persen.

Kondisi itu, kata dia, mengindikasikan terjadi penurunan cukup besar pada aktivitas produksi dalam negeri. Meski begitu, tahun 2020 impor akan membaik atau jika masih terjadi kontraksi, kata dia, kemungkinan angkanya lebih moderat.

Fokus pemerintah terkait infrastruktur, lanjut dia, diperkirakan akan meredam kontraksi impor bahan baku, bahan penolong serta barang modal dan masuknya investasi baru tahun 2020. Selain itu, dibukanya tarif impor sejumlah bahan pangan sebagai hasil kesepakatan dagang dengan sejumlah negara seperti India untuk gula dan Australia untuk gandum dan daging sapi, akan mendorong impor. "Indonesia pasar besar dan hambatan dagang kecil, tarif rendah dan hambatan nontarif sedikit," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan RI pada Oktober 2019 mengalami surplus sebesar 161,3 juta dolar AS dengan nilai ekspor 14,93 miliar dolar AS dan impor 14,77 miliar dolar AS. "Pada bulan Oktober ini, ekspor kita 14,93 miliar dolar AS, impor kita 14,77 miliar dolar, sehingga kita mengalami surplus 161,3 juta dolar," kata Kepala BPS Suhariyanto. Ia menyatakan bahwa dengan kondisi surplus ini akan membantu mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan ke depannya.

Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar sektor pariwisata dikembangkan bersamaan dengan upaya menggenjot ekspor untuk memperkuat neraca perdagangan.

Dalam menekan defisit Presiden mengingatkan agar para menteri berkonsentrasi pada langkah-langkah terobosan dalam mengurangi angka impor. Termasuk, lanjut dia, di dalamnya adalah mengolah energi baru terbarukan seperti B20 untuk segera bisa masuk ke B30 lalu B100 sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Menurut Presiden Jokowi, investasi yang dilakukan di sektor industri substitusi impor juga harus terus dibuka lebar sehingga barang-barang substitusi impor ini bisa mengganti produk-produk impor. Presiden juga ingin mengingatkan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada proyek-proyek pemerintah. munib