NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menyampaikan bahwa perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) menjadi salah satu yang menjadi prioritas kerja pada 2020.

"2020 kita akan finalisasi RCEP, yang telah disepakati di Bangkok, Thailand. Sangat prioritas, karena RCEP ini berpengaruh sangat besar di dunia usaha, terutama pasar Asean," ujar Menteri Agus usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Ia mengemukakan terdapat 15 negara peserta RCEP yang terdiri dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) beserta lima mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menyepakati negosiasi berbasis teks (text-based negotiations) yang memuat pokok-pokok pengaturan serta hak dan kewajiban dalam RCEP.

Selain itu, lanjut dia, proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) juga menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Dalam IEU-CEPA, lanjut dia, kelapa sawit akan menjadi salah satu perhatian di dalamnya untuk dinegosiasikan dengan Uni Eropa. "Sawit adalah salah satu komoditas yang sangat berpengaruh terhadap devisa kita. Jadi harus ada, nanti dicari solusi terbaik," kata Mendag.

Namun Mendag belum dapat memastikan waktu mengenai IEU-CEPA bakal rampung. Negosiasi perdagangan dengan negara-negara Eropa itu diperkirakan masih membutuhkan waktu lama. "Ini kita sedang tahap negosisasi. Pasti nanti akan ada progresnya, kita sedang usahakan. Namun, perjanjian ini juga tidak bisa dalam waktu singkat," ucapnya.

Dalam rangka melancarkan negosiasi perdagangan antar negara, Agus Suparmanto menambahkan, Kemendag akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi. "Jadi Kemenlu melakukan diplomasi, sedangkan pelaksanaan dan teknisnya itu di kita (Kemendag). Nanti kita akan tandem. Sesuai arahan arahan daru Presiden, kita kerja tim. Dan Kementerian itu menjalankan visi dan misi Presiden," katanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut negara-negara peserta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) tidak boleh tersandera sikap India, yang hingga saat ini belum memutuskan untuk bergabung dengan mekanisme kerja sama tersebut.

“Ini yang akan menjadi tantangan. Tetapi kita juga tidak bisa tersandera, karena sudah cukup lama, lebih dari 7 tahun kita menegosiasikan perjanjian tersebut,” kata Menlu Retno dalam Rakernas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bidang Hubungan Internasional di Jakarta, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Karena tidak ingin tertahan atas sikap India, sebanyak 15 negara peserta RCEP yang terdiri dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) beserta lima mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menyepakati negosiasi berbasis teks (text-based negotiations) yang memuat pokok-pokok pengaturan serta hak dan kewajiban dalam RCEP.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 RCEP di Thailand, awal November lalu, dan mencakup 20 bab perundingan, kecuali isu akses pasar dan kajian hukum (legal scrubbing) yang masih harus diselesaikan seluruh negara yang terlibat sebelum target penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan pada 2020.

Sementara itu, dalam Pernyataan Bersama yang dirilis para pemimpin negara RCEP disebutkan bahwa India memiliki masalah luar biasa yang signifikan yang masih belum terselesaikan.

“Semua negara RCEP akan bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cara yang saling menguntungkan. Keputusan akhir India akan tergantung pada solusi terbaik dari masalah ini,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menlu Retno sendiri tidak dapat memastikan apakah pada akhirnya India akan bergabung dengan RCEP, namun menyampaikan bahwa India memiliki pengaruh besar dari sisi populasi dan produk domestik bruto (PDB).

Jika RCEP disepakati oleh 16 negara, maka akan mencakup 47,4 persen populasi dunia. Sedangkan tanpa India, pakta perdagangan bebas itu hanya mencakup 29,6 persen populasi dunia mengingat India memiliki 1,3 miliar penduduk.

Sementara dari sisi PDB, 16 negara RCEP akan menyumbang 32,2 persen PDB global. Jika India tidak bergabung, maka RCEP hanya mencakup 15,29 persen PDB global. India telah menyatakan sikapnya untuk mempertimbangkan tidak bergabung dalam RCEP.