Pemkot Sukabumi Samakan Persepsi Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

Percepat Perencanaan

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus menggengjot percepatan kegiatan proses pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 nanti. Salah satu langkah tersebut, yakni dengan menyamakan persepsi antara aturan baru dari kementerian PUPR dengan perpres-perpres lama.

"Kita ingin di tahun 2020 lebih baik lagi, mulai dari perencanaanya dan lainya, sehingga waktunya lebih cepat dan tidak ada lagi keterlambatan ataupun terjadi gagal lelang dikegiatan tahun 2020," ujar Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada usai membuka kegiatan bimtek dan penyamaan persepsi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Senin (18/11).

Dida mengatakan, kegiatan ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi kegiatan barang dan jasa di tahun 2019. Dengan adanya persamaan persepsi ini, di tahun 2020 nanti akan lebih baik lagi ditahun sebelumnya."Kita juga memberikan keyakinan kepada rekan-rekan ASN terkait pengolahan kegiatan proyek. Intinya ditahun 2020 harus lebih baik lagi," tuturnya.

Dalam bimtek ini ada tiga yang harus dijawab di tahun depan. Yaitu, yang pertama pengadaan jangan sampai gagal, terlambat dan terakhir pengadaan harus berkualitas."Agenda ini juga melihat kegagalan apa saja ditahun 2019 dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga jangan sampai terjadi lagi ditahun 2020 nanti. Sehingga kita bisa menyerap semua kegiatan-kegiatan baik yang bersumber dari pusat, provinsi ataupun APBD," ucap Dida.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi Fahrurrazi mengatakan, bimtek ini juga salah satu dari bagian percepatan proses penyusunan dokumen perencanaan barang dan jasa. Jadi kata Fahrurrazi, ketika raperda APBD 2020 diketok, awal tahun sudah siap diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang bisa diakses langsung oleh masyarakat."Jadi penyedia juga akan tahu paket apa saja yang ada di tahun 2020," ujarnya.

Selain itu juga lanjut Fahrurrazi, ada tiga pembahasan dalam persamaan persepsi ini, mengenai dasar-dasar hukum, kemudian kewenangan tugas kedudukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terakhir hal-hal yang potensi menghambat pengadaan."Makanya secepatnya harus menyiapkan personil dari sekarang," tuturnya.

Pada prinsipnya tender itu bisa dilakukan kalau sudah diumumkan di RUP, kalau model APBD saat ini menunggu ketok palu APBD 2020, kalau bersumber dari DAK, ataupun provinsi masih menunggu,"Saat ini kan masih dalam pembahasan raperda APBD, jadi jika sudaha diketok tinggal langsung saja diumumkan. Makanya berharap semua bisa melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan yang cepat. Sehingga di tahun 2020 nanti semua paket pekerjaan bisa cepat selesai sesuai harapan." pungkasnya. Arya