Ketua MK - Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata

Anwar Usman

Ketua MK

Peran Pendidikan Pancasila Sering Dipandang Sebelah Mata

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah selama ini sering dipandang sebelah mata.

"Ilmu pengetahuan tentang Pancasila dan kewarganegaraan sering pula dipandang hanya sebagai pelengkap di antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah," kata Anwar dalam kegiatan Malam Puncak Anugerah Konstitusi 2019, di Jakarta, Jumat (15/11).

Padahal, menurut dia, pendidikan tersebut merupakan bekal sangat penting bagi siswa ketika mereka beranjak dewasa, memiliki pekerjaan, dan bersosialisasi.

"Kemudian hari akan bermanfaat bagi dirinya tidak hanya pada lingkungan kerjanya melainkan juga bermanfaat bagi kehidupan sosialnya ketika mereka hidup bermasyarakat," kata Anwar.

Kemudian, penegakan konstitusi dan pemenuhan hak-hak konstitusi juga berawal dari pemahaman warga negara tentang Pancasila dan kewarganegaraan, dan hal itu seharusnya didapatkan di bangku pendidikan formal.

Oleh karena itu, MK sejak beberapa tahun lalu terus menggelar kegiatan Anugerah Konstitusi, dan kali ini sudah memasuki periode penganugerahan kesembilan.

Kegiatan itu, kata dia, tetap dipertahankan dan dilaksanakan sebagai wujud kepedulian MK terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Pancasila dan kewarganegaraan.

"Sekaligus sebagai penghormatan terhadap pengampu mata pelajaran yang telah memberikan sumbangsih dan kontribusi, mimpi akan tegaknya konstitusi dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara," ujar dia.

Menurut dia, tegaknya konstitusi di suatu negara sangat penting, karena kalau sebaliknya terjadi pengabaian konstitusi oleh individu dan diikuti oleh individu-individu lain, maka bisa saja menciptakan kekacauan di tengah masyarakat.

"Karena hukum dianggap tidak lagi dapat memberikan solusi bagi persoalan yang ada. Hal ini tentunya bukanlah suatu hal yang kita harapkan," ujar dia. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Korupsi Dapat Potong Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Mahfud MD  Menko Polhukam Korupsi Dapat Potong Urat Nadi Kehidupan Bangsa Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Wakil Ketua MPR RI - Kesinambungan Pembangunan Tidak Melalui Penambahan Periode Presiden

Ahmad Basarah  Wakil Ketua MPR RI Kesinambungan Pembangunan Tidak Melalui Penambahan Periode Presiden Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari…

Ketua KPK - 2019 Tahun Terberat Bagi KPK

Agus Rahardjo Ketua KPK 2019 Tahun Terberat Bagi KPK  Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…