Nyaman Predikat Goodboy, Rakyat Indonesia Menanggung Utang Besar

NERACA

Jakarta - Ibarat pepatah tua, “banyak anak, banyak rezeki.” Namun, mungkinkah jika banyak utang bisa memakmurkan rakyat? Berdasarkan data yang dihimpun Neraca dari situs Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, total utang Indonesia semakin membengkak, yaitu dari akhir 2011 Rp1.844,96 triliun menjadi Rp 1.803,49 triliun, atau naik Rp 41,47 triliun pada Februari 2012.

Secara rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), utang pemerintah Indonesia berada di level 25,5% pada Februari 2012, masih lebih baik dibanding periode 1997/1998 yang mencapai 151,2%. Kalau dihitung dengan denominasi dolar AS, maka jumlah utang pemerintah sampai Februari 2012 mencapai US$203,08 miliar, meningkat dari posisi tahun lalu yang sebesar US$198,89 miliar.

Saking “hobinya” berutang, Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri (Ekuin) era Kabinet Presiden Soeharto, Ginandjar Kartasasmita, menegaskan kalau Indonesia adalah sebuah negara goodboy karena selalu patuh memenuhi kewajiban membayar utang luar negerinya tepat waktu.

Apalagi, negeri ini sempat yang digadang-gadang menjadi salah satu "Macan Asia" ini, sampai melakukan prepayment (percepatan pembayaran) pada pertengahan 1990-an, sehingga khawatir kredibilitas itu akan jatuh manakala meminta penjadwalan utang. Dengan kata lain, upaya meminta penjadwalan utang dianggap sebagai langkah tabu, hingga sekarang.

Halal Jadi Badboy

Menanggapi fenomena ini, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Danny Setiawan menegaskan, harusnya Indonesia menjadi badboy dalam hal membayar utang luar negeri. “Buat apa secara internasional kita dipercaya, tapi di dalam negeri rakyat menderita,” ujarnya, Rabu (11/4).

Kehalalan menjadi badboy, lanjut Danny, didasari beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, kebijakan anggaran pemerintah memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu mensejahterakan rakyat. Sementara faktor eksternal, dia mencontoh beberapa negara Amerika Latin yang berhasil bebas utang.

“Argentina, Brazil, dan Meksiko adalah contoh negara berhasil. Karena ada mekanisme penghapusan utang, atau negosiasi utang luar negeri,” tambahnya. Hingga Maret 2012, utang luar negeri Indonesia berada di kisaran Rp1.900 triliun, atau setiap tahunnya utang bertambah sekitar Rp100 triliun-Rp200 triliun.

Sementara mekanisme pembayaran, Danny menilai Indonesia mengeluarkan dengan jumlah yang lebih besar dari cadangan devisa yang dimiliki. “Problemnya terletak di porsi anggaran yang digunakan,” tandas dia.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta mengatakan, utang negara ibarat bom waktu, sehingga manajemen utang harus di reformasi. Pasalnya, utang negara yang jumlahnya lebih dari Rp1.800 triliun itu lebih harus mampu menaikkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Mayoritas anggaran untuk membayar gaji dan program yang tidak berdampak terhadap sektor riil. Harusnya ada efisiensi dan realokasi APBN menuju fungsi produktif,” ujar Arif kepada Neraca, kemarin. Lebih lanjut dia menyatakan, langkah penerbitan surat utang ataun obligasi yang dilakukan pemerintah dilandasi oleh UU APBN.

Dalam Pasal 23 UUD 1945 dikatakan bahwa APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arif juga menambahkan sampai sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum membawa dampak positif bagi pertumbuhan sektor riil.

“Ya seperti, infrastruktur jalan buruk, harga bahan pokok yang tidak terkendali, akses pendidikan serta kesehatan yang semakin mahal dan kesempatan bekerja yang semkain terbatas. Artinya, utang yang besar tidak memiliki korelasi terhadap produktifitas ekonomi. Malah, penurunan kemiskinan Indonesia terburuk se-Asean,” tutupnya.

Tirulah Model Latin

Hal ini justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan negara-negara Amerika Latin. Argentina contohnya. Negeri berhaluan sosialis ini berani melakukan kebijakan-kebijakan revolusioner di era kepemimpinan Presiden Nestor de Kirchner. Saat itu, Argentina menolak keras pembayaran utang ke kreditor internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Bahkan, Argentina juga menolak resep ekonomi ala IMF, yang dituding gagal total di semua wilayah Amerika Latin. Meski coba diboikot oleh IMF dan konco-konconya, mayoritas pemegang obligasi (bondholders) swasta akhirnya menyetujui tawaran Argentina untuk melakukan restrukturisasi utang sebesar US$130 miliar.

Hebatnya, dari jumlah tersebut hanya sepertiga yang harus dibayar Argentina. Itu pun dalam tempo 40 tahun. Pengurangan utang tersebut ternyata menaikkan peringkat kredit Argentina di pasar internasional. Total utang publik Argentina yang awalnya berjumlah US$190 miliar pada Desember 2004, lalu berkurang menjadi US$125 miliar.

Strategi restrukturisasi utang Argentina inilah yang disebut-sebut sebagai “paradigma baru,” yang sebenarnya pragmatis dan memakai kaidah yang selama ini disepakati bersama. Ketika sebuah negara berada dalam kondisi nyaris bangkrut, “paket pertolongan” IMF bisa dipakai untuk membayar para investor.

Jauh sebelum Argentina, sudah ada Chile dan Meksiko yang telah melakukan langkah serupa, tepatnya, tahun 1988 silam atau 10 tahun sebelum krisis moneter merenggut perekonomian Indonesia. Kala itu, mereka meminta discount swap atau pembelian obligasi jangka panjang tanpa bunga untuk mengganti utang.

Langkah ini dianggap lembaga keuangan internasional sebagai unmake sense atau tak masuk akal. Malahan, Chile dan Meksiko masuk ke dalam kategori negara berpredikat badboy. Sayang, sebutan goodboy bagi pemerintah Indonesia kelihatannya menjadi semacam tiket menuju surga yang harus dibeli dengan harga berapa pun. Makanya, negeri ini begitu rajin membayar utang dan bunga pinjamannya. mohar/ahmad/ardi

Related posts