Waspadai Potensi Ketergantungan Impor Energi di Kawasan ASEAN - Penilaian Peneliti

NERACA

Jakarta – Peneliti dan Analis Energi dari The Economist Intelligence Unit (EIU) Peter Kiernan menyoroti potensi semakin ketergantungannya sumber energi yang berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Agar mengadopsi secara lebih erat terhadap penggunaan energi terbarukan.

"Kawasan Asia Tenggara bergerak dengan cepat ke arah ketergantungan impor energi, terutama karena terus berlanjutnya permintaan minyak bumi yang terus meningkat," kata Peter Kiernan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Selain itu, ujar dia, dengan semakin meningkatnya penggunaan batu bara untuk membangkitkan energi, maka emisi kawasan itu juga diperkirakan bakal semakin terus meningkat, setidaknya sampai jangka waktu tahun 2040 mendatang.

Untuk itu, negara-negara tersebut, agar mengadopsi secara lebih erat terhadap penggunaan energi terbarukan, yang ke depannya juga akan bisa mengurangi ketergantungan impor. "Ini akan membutuhkan investasi yang signifikan selama beberapa dekade mendatang, dengan menggabungkan teknologi energi yang lebih bersih, serta efisiensi energi," paparnya.

Dengan mengadopsi hal tersebut, maka selain mengurangi intensitas karbon dari sistem energi regional di Asia Tenggara, kawasan tersebut juga bakal mendapatkan manfaat baik ketahanan energi, ekonomi, serta yang terkait dengan iklim.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung masuknya investasi sektor energi baru dan terbarukan untuk mendorong potensi yang belum tergali secara optimal dan menurunkan emisi pada 2030 menjadi sebesar 29 persen.

"Indonesia telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. Artinya bahwa investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna dalam acara Launching Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia, di Jakarta, Jumat (8/11).

Montty mengatakan upaya untuk mengembangkan infrastruktur energi baru dan terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan antara lain terkait persoalan lahan, masalah sosial, teknis perizinan, permasalahan regulasi dan pendanaan.

Untuk alternatif pembiayaan energi ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia baru menginjak pada angka 8 persen atau sekitar 32 Giga Watt.

“Kita memiliki banyak sumber-sumber energi yang harus kita utilisasi, seperti geo-thermal, sumber daya air, dan lain-lain. Sumber-sumber energi di Indonesia kurang lebih ada 400 Giga Watt dan terealisasi baru sekitar 8 persen atau 32 Giga Watt,” ujar Arifin.

Menteri ESDM juga menekankan pentingnya menyosialisasikan program-program energi baru terbarukan kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan masyarakat akan hadirnya energi bersih. Pelibatan masyarakat diharapkan akan mendorong dan memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

Sebelumnya, Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa memaparkan lima strategi agar ketergantungan terhadap energi fosil dan impor minyak berkurang.

Guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Indonesia dinilai perlu mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Menurut Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, ada lima kebijakan yang bisa ditempuh untuk mengembangkan EBT di Tanah Air. Pertama, kata dia, Indonesia perlu mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk bahan bakar, yakni B-30, B-50 dan B-100.

"Salah satunya, pada Oktober 2019 ini, uji coba penggunaan campuran biodiesel 30 persen menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau B30 ditargetkan selesai," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM tersebut yang disalin dari Antara.

Penggunaan B30 rencananya akan dimulai pada awal 2020. Setelah penerapan B30 berhasil, lanjut dia, Indonesia harus segera mengembangkan B50 dan B100. Langkah kedua, menurut Djoko, ketergantungan terhadap energi fosil dapat diatasi dengan memperbanyak pembangkit listrik panas bumi geothermal.

BERITA TERKAIT

KKP Menggenjot Devisa melalui Ekspor Benih Lobster

NERACA Jakarta – Demi menggenjot devisa negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan…

2019, Rapor Peternak Unggas Merah

NERACA Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun tersulit bagi usaha budidaya ayam broiler. Tercatat selama tahun 2019 peternak rakyat mandiri…

Peringati Harkannas Ke-6, KKP Gelar Indonesia Seafood Expo

NERACA Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-6 tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

KKP Menggenjot Devisa melalui Ekspor Benih Lobster

NERACA Jakarta – Demi menggenjot devisa negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan…

2019, Rapor Peternak Unggas Merah

NERACA Jakarta - Tahun 2019 merupakan tahun tersulit bagi usaha budidaya ayam broiler. Tercatat selama tahun 2019 peternak rakyat mandiri…

Peringati Harkannas Ke-6, KKP Gelar Indonesia Seafood Expo

NERACA Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-6 tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat…