Dishub Jabar Harapkan Dukungan Pusat Terkait Jalur Parung Panjang

Dishub Jabar Harapkan Dukungan Pusat Terkait Jalur Parung Panjang

NERACA

Bandung - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

"Untuk saat ini pembangunan jalur khusus tambang jadi solusi paling rasional untuk menyelesaikan polemik itu," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari di Bandung, Rabu (13/11).

Menurut Hery, saat ini pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil terkait pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, Bogor."Jadi kita sudah membahas dengan Pak gubernur, bupati juga. Kita mendorong ke pemerintah pusat agar punya akses tersendiri untuk angkutan barang dan tambang," kata dia.

"Sehingga tidak lagi lewat jalur itu seiring dengan pembangunan jalan tol. Nanti ada short cut ke arah tol jadi gak melewati Parung Panjang. Solusi jangka panjang itu, tapi perlu waktu," ujar Hery.

Pihaknya menilai hingga saat ini belum ada solusi jangka pendek yang dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan itu dan ada pun soal usulan pemasangan portal dianggap kurang ampuh sebab cara itu pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

"Terkait pemasangan portal, itu enggak efektif karena pernah dilakukan dan dirusak tidak sampai berapa hari sudah ditabrak dan gak berjalan lagi. Sehingga memang kita sedang mencari solusi yang lebih efektif terutama yang permanen dan jangka panjang," kata dia.

"Namun kan itu perlu waktu melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah pusat. Bahkan dari zaman Pak Aher sudah menjadi isu," lanjut Hery.

Sementara itu, terkait wacana pengaturan jam operasional angkutan barang dan tambang, Hery juga menilai hal itu bukan solusi karena pengaturan jam operasional baru hanya akan membuat titik antrean baru yang tentunya akan mengganggu arus lalu lintas.

"Apabila kita melakukan pembatasan itu memerlukan upaya dan regulasi yang cukup. Regulasi yang dilakukan masing-masing pemda dengan pengaturan jam operasi, tapi itu juga jadi masalah tersendiri karena ngantre menunggu dibuka dan itu sampai berkilometer, mengganggu juga ruas jalan," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri

Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI diminta untuk tidak melanggar aturan yang sudah…

Diskopdagrin Kota Sukabumi Akan Lakukan Sidak - Jelang Natal dan Tahun Baru

Diskopdagrin Kota Sukabumi Akan Lakukan Sidak  Jelang Natal dan Tahun Baru NERACA Sukabumi - Menjelang peringatan hari natal dan tahun…

Dosen Mengabdi IPB Lakukan Pelatihan dan Sertifikasi - Tingkatkan Kualitas SDM Operator Alat Suling Atsiri

Dosen Mengabdi IPB Lakukan Pelatihan dan Sertifikasi Tingkatkan Kualitas SDM Operator Alat Suling Atsiri NERACA Jonggol, Bogor - Lembaga Penelitian…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Di Bawah Rachmat Kaimuddin Kinerja Bukopin Kian Moncer, Raup Laba Rp151 Miliar

Di Bawah Rachmat Kaimuddin Kinerja Bukopin Kian Moncer, Raup Laba Rp151 Miliar NERACA Jakarta - PT Bank Bukopin Tbk terus…

Travel Insight bersama KAI Expo 2019 Dorong Kinerja Industri Pariwisata Indonesia

Travel Insight bersama KAI Expo 2019 Dorong Kinerja Industri Pariwisata Indonesia NERACA Serpong - Seiring meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan…

Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri

Kemendagri Jangan Langgar Aturan Sendiri NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI diminta untuk tidak melanggar aturan yang sudah…