Swasta Diberikan Keistimewaan dalam Pembiayaan Infrastruktur Skema KPBU

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pemerintah akan memberikan keistimewaan kepada sektor swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Studi kelayakan dilakukan badan usaha. Jika mereka bisa dalam sebulan dua bulan, kami proses," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam diskusi bertema "Membedah Pembiayaan Infrastruktur Tanpa APBN" yang diadakan IDX Channel itu, Eko juga memastikan bahwa selama swasta menyiapkan studi kelayakan, proyek tersebut tidak akan ditawarkan kepada pihak lain. Menurut dia, saat ini ekosistem pembiayaan yang tidak menggunakan APBN sudah mulai terbangun dengan baik.

Hal itu ditunjukkan dengan munculnya usulan proyek infrastruktur dari pihak swasta kepada pemerintah. Ia mencatat sudah ada enam transaksi proyek yang diinisiasi oleh swasta yakni proyek jalan tol dan sistem penyediaan air minum. Eko mengharapkan ke depan sektor swasta berperan lebih besar dalam skema pembiayaan alternatif KPBU untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Jika ada proyek prakarsa swasta maka itu harus segera direspons. Begitu ada prakarsa masuk, kami segera respons, itu yang dibutuhkan dunia usaha, respons cepat," katanya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat kemampuan APBN 2020-2024 hanya mampu menutupi Rp623 triliun anggaran infrastruktur. Jumlah itu, kata dia, setara dengan 30 persen dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang diperkirakan mencapai total Rp2.058 triliun.

Data Kementeriann PUPR, infrastruktur yang akan dibangun itu di antaranya sumber daya air sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp125 triliun dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun. Untuk menyiasati hal itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan inovatif melalui KPBU.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyebut pemanfaatan skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan proyek infrastruktur di daerah belum maksimal. Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengungkapkan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap skema KPBU. "Kami melihat masih perlu peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial," katanya.

Hambatan implementasi KPBU, lanjutnya, juga dipicu sifat egosentris dari masing-masing pihak. Idealnya, menurut Rosmaya, mereka bisa bersinergi untuk mengerjakan proyek potensial di daerah

"Kami benahi di segala arah, tetapi yang penting lagi adalah kompetensi sumber daya manusia," tuturnya.

Ia menuturkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur akan ditingkatkan. Pasalnya, selisih pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp5.000 triliun. Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi Rp1.000 triliun dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun.

Lewat campur tangan swasta, ia optimistis selisih modal pembangunan infrastruktur senilai Rp5.000 triliun itu dapat dipenuhi meskipun kondisi perekonomian tengah lesu. "Besarnya (selisih) setara dengan aset lima bank BUMN," ucapnya.

BERITA TERKAIT

Berdayakan Ekosistem Lokal, UC dan Lazada Sinergikan Program Belanja

  NERACA Jakarta - UC Browser bersama Lazada turut memeriahkan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 12.12 yang dirayakan setiap tanggal…

Perdagangan Berjangka Komoditi Makin Menarik Buat Investor

    NERACA   Jakarta - Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), sebagai salah satu bentuk investasi alternatif di Indonesia kian menarik…

Impor Mesin Naik, Taiwan Jadi Pemasok Alat Mesin Ketiga Terbesar

    NERACA   Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), mengklaim total impor Indonesia untuk peralatan mesin dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berdayakan Ekosistem Lokal, UC dan Lazada Sinergikan Program Belanja

  NERACA Jakarta - UC Browser bersama Lazada turut memeriahkan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 12.12 yang dirayakan setiap tanggal…

Perdagangan Berjangka Komoditi Makin Menarik Buat Investor

    NERACA   Jakarta - Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), sebagai salah satu bentuk investasi alternatif di Indonesia kian menarik…

Impor Mesin Naik, Taiwan Jadi Pemasok Alat Mesin Ketiga Terbesar

    NERACA   Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), mengklaim total impor Indonesia untuk peralatan mesin dan…