ADB Dianggap Lakukan “Manipulasi Logika” - SARANKAN RELOKASI DANA SUBSIDI BBM KE INFRASTRUKTUR

Jakarta - Kalangan pengamat ekonomi mengritik keras rencana terselubung lembaga internasional Asian Development Bank (ADB) yang mendesak agar Indonesia segera merelokasi subsidi BBM ke infrastruktur. Pasalnya, selain ADB, banyak lembaga internasional lainnya sering memberikan paparan konsep serupa yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai objek mereka.

NERACA

"Subjektifnya itu ADB dan semua organisasi internasional lainnya seperti Bank Dunia, IMF, USAID dan OECD beri dana untuk infrastruktur, bukan utang", tegas pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi Neraca di Jakarta, Rabu (11/4).

Paparan konsep yang dilakukan ADB, IMF, USAID, OECD, dan Bank Dunia, dianggap Noorsy sangat matang untuk kepentingan organisasi bukan negara bersangkutan yang menjadi objek. "Usulan-usulan mereka itu penuh buaian-buaian gombal. Rakyat digombalin. ADB manipulasi logika. Dianggap pemikiran mereka benar. Pergeseran ideologi. Penjajah berkedok organisasi multilateral internasional. Celakanya, pemerintah mau saja", tandas dia.

Noorsy mengingatkan, pengalihan subsidi BBM salah jika disesuaikan dengan pemikiran organisasi-organisasi tersebut. "Mereka itu paham liberal, pemerintah dilarang belanja sosial. Kurangi belanja orang banyak. Prinsip mereka subsidi batasi defisit. Subsidi tidak tepat", jelas Noorsy.

Dari pantauan dia, sudah terlampau banyak kesalahan-kesalahan organisasi tersebut. Salah satunya adalah reformasi sektor energi sampai UU pembangunan negara pinjaman IMF, ADB, USAID, OECD dan Bank Dunia. Dan Noorsy optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia memburuk bukan datang dari anggaran infrastruktur yang minim melainkan konsep-konsep ideologi organisasi multilateral yang diadopsi pemerintah Indonesia. "Mereka hanya membuat Indonesia semakin memburuk. Begitu ditanya pertumbuhan 6,5%, majulah mereka itu. Konsep pertumbuhan ekonomi tinggi seperti itu salah, karena yang punya asing dan bukan kita", ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group Hendri Saparini. Menurut dia, fakta di lapangan menunjukan bahwa pemangkasan subsidi itu bukan untuk menghemat uang sehingga dapat dijadikan ongkos untuk membangun infrastruktur energi alternatif dan bukan pula untuk membangun infrastruktur transportasi umum. “Jadi, terlihat semangatnya memang yang penting pokoknya menghapus subsidi agar dapat membawa harga BBM ke harga pasar internasional,” kata dia kemarin.

Alasannya, lanjut Hendri, karena agenda dari kerjasama internasional. Misalnya, setiap anggota G-20, salah satu agendanya adalah segera menghapus subsidi energi dan harus melanjutkan liberalisasi. “Pertama, Itu kan sudah agenda internasional yang tanpa disaring langsung diterapkan ke negara kita sendiri,” kata dia.

Kedua, menurut dia, ini memang melanjutkan konsep "Washington Consensus" tentang disiplin anggaran, yang artinya disempitkan menjadi mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang membebani keuangan negara tadi. “Ini kan sudah salah kaprah. Jadi, tidak hanya kesepakatan-kesepakatan dengan luar negeri saja, tetapi paradigma di dalam negeri sendiri pemahaman tentang subsidi saja sudah salah,” papar Hendri.

Kemudian dari sisi kebijakan, kata Hendri, kalau memang itu benar untuk membangun infrastruktur seperti transportasi publik atau pengadaan infrastruktur gas, mana bisa dengan cara dicabut dulu subsidi BBM-nya, atau dinaikkan dulu harganya kemudian uangnya digunakan untuk membangun infrastruktur tadi.

“Karena begitu subsidi dicabut akan muncul kerugian lainnya terutama kerugian ekonomi yang luar biasa”, tegas Hendri seraya menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah itu membangun dulu infrastrukturnya terutama untuk jalur transportasi, bangun dulu energi alternatif seperti gas. Kalau sudah terbangun, tanpa diminta pun masyarakat akan berpindah ke gas atau naik kendaraan umum.

Bahkan, Hendri menegaskan bahwa, pemerintah seharusnya lebih dulu menyiapkan program pembangunan yang konkret dan terukur. Namun, penyerapan anggaran yang tiap tahun tidak optimal juga memperburuk kondisi keuangan negara. "Penyerapan anggaran dari utang yang tidak optimal membuat negara rugi dua kali. Selain pembangunan tidak berjalan optimal, negara juga tetap harus membayar cicilan utang berikut bunganya," ujar dia.

Solusi lainnya, di mata ekonom LIPI Latif Adam, pemerintah harus segera melakukan moratorium untuk pegawai negeri sipil baru. “Beban anggaran dari APBN untuk belanja pegawai itu memang besar, bahkan terlalu besar. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah perbaiki dahulu sistem kepegawaian di Indonesia. Otonomi daerah juga menyebabkan keegosentrisan, dimana pegawai juga akan sulit pindah dari kabupaten A ke kabupaten B. Intinya, jika ingin mengurangi belanja pegawai, benahi terlebih dahulu sistem kepegawaian di Indonesia”, ujarnya, Rabu.

Jangka Pendek

Namun, Senior Country Economist ADB Indonesia Edimon Ginting menampik argumen tersebut. Menurut dia, belanja pegawai atau remunerasi gaji PNS tidak dapat dipangkas dalam jangka pendek, melainkan jangka panjang, karena akan berbenturan dengan hukum. “Karena ada UU Ketenagakerjaan. Tidak bisa sembarangan mengurangi apalagi menghapus gaji PNS. Itu bukan solusi yang feasible dan butuh waktu,” ujarnya, kemarin.

Selain mencabut subsidi, tambah Edimon, yang harus dilakukan pemerintah adalah menaikkan tax ratio sebesar 15%. Sementara saat ini tax ratio baru mencapai 11,7%. “Jadi, tiap tahun harus naik 0,5%. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah Indonesia tujuh juta jiwa per tahun. Saya kira pemerintah tak sulit melakukannya,” tukas dia.

Meski begitu, Edimon tetap mendesak pemerintah harus mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena utang negara sudah banyak. Menurut dia, secara logika, kalau premium tidak dinaikkan menjadi Rp6.000 per liter maka subsidi membengkak. Otomatis, menambah defisit APBN yang berujung pada utang. “Ini semua demi infrastruktur. Karena subsidi selama ini hanya dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas saja. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, oleh karena itu, menggandeng swasta melalui Infrastructure Summit. India saja butuh enam tahun untuk kerjasama kemitraan ini,” ujarnya. maya/novi/didi/ardi/rin

Related posts