Kebebasan Sipil di ASEAN Butuh Gerakan Nyata Masyarakat

Kebebasan Sipil di ASEAN Butuh Gerakan Nyata Masyarakat

NERACA

Jakarta - Salah satu pendiri Yayasan Lokataru yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat, Nurkholis Hidayat, menyebut bahwa gerakan nyata masyarakat diperlukan untuk mencapai kebebasan sipil di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"Mengutip pidato Barack Obama, agar generasi muda tidak menjadi 'SJW' atau 'social justice warriors' yang mudah sekali menghakimi, padahal yang dibutuhkan adalah gerakan, menjadi 'SJW' mestinya berarti menjadi 'sobat juang warga'," kata Nurkholis di Jakarta, Senin (11/11).

Dalam seminar bertajuk "Menciutnya Civic Space dan Pembangunan Perdamaian di ASEAN" yang digelar The Habibie Center, Nurkholis memaparkan isu kebebasan sipil di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Thailand, berdasarkan kajian Lokataru.

Menurut kajian tersebut, terdapat kesamaan pada negara-negara ASEAN mengenai ekosistem pembatasan kebebasan sipil yang dibentuk, di antaranya, oleh manipulasi ketakutan dan peraturan perundangan bersifat 'karet' atau bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Selain itu, pada era media sosial saat ini, berita palsu atau fake news menjadi salah satu hal baru yang memicu pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat, yang ditambah pula dengan pemantauan media sosial serta "serangan dari buzzer."

Peneliti The Habibie center, Sopar Peranto, dalam seminar yang sama, menambahkan bahwa setidaknya ada lima hal yang memicu penciutan kebebasan sipil, yaitu pandangan bahwa stabilitas berlawanan dengan kebebasan sipil, kebijakan publik yang 'karet', dominasi peran aparat keamanan, dominasi peran organisasi masyarakat, serta ruang dialog masyarakat yang minim.

Berkaitan dengan hal itu, Senator Malaysia, Ismail bin Yusop menyarankan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga pengetahuan dan doktrin politik tidak hanya dimiliki oleh para elite politik saja.

"Pendidikan demokrasi dan literasi politik harus menjadi agenda yang perlu dijalankan," kata Ismail dalam pemaparan dia pada seminar tersebut.

Berita Palsu Kekang Kebebasan Sipil

Kemudian peneliti The Habibie Center, Prof. Dewi Fortuna Anwar mengatakan berita palsu atau fake news mempunyai peranan besar dalam pengekangan kebebasan sipil (civic space) di kawasan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), terutama di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Fenomena semakin menciutnya ruang kebebasan berekspresi, meningkatnya populisme, berbanding lurus dengan semakin masif fenomena fake news dan hoaks," ujar Dewi.

Dalam seminar itu, Dewi melanjutkan bahwa pembatasan kebebasan sipil dalam berpendapat akibat gelombang berita palsu, yang sebetulnya terjadi tidak hanya di kawasan Asia Tenggara namun juga secara global itu, merupakan salah satu tanda dari kematian demokrasi.

Menurut pimpinan The Habibie Center itu, dalam situasi penyebaran berita palsu yang masif tersebut, banyak negara mengambil jalan pintas dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap terkait dengan keamanan. Ant

BERITA TERKAIT

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan

Kekayaan Hayati Indonesia Adalah Aset Pembangunan   NERACA Jakarta - Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia semestinya bisa menjadi aset pembangunan untuk…

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"

UU Otonomi Daerah Memagari "Raja-Raja Kecil"   NERACA Pangkalpinang - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zuristyo…

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global

Indonesia Dapat Ambil Keuntungan di Tengah Situasi Global   NERACA Jakarta - Pendiri organisasi kebijakan luar negeri Foreign Community Policy Indonesia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi

Presiden Jokowi: Program Pemberantasan Korupsi Perlu Dievaluasi   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa program pemberantasan korupsi terutama yang…

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar

Menkumham Resmikan 130 Desa Sadar Hukum di Jabar   NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan…

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih

KY: Peran Jurnalisme Investigasi Penting Wujudkan Peradilan Bersih NERACA Jakarta - Ketua Bidang Layanan Informasi dan Hubungan Antar-Lembaga Komisi Yudisial…