Oleh Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Gerakan penghematan nasional sejatinya bukanlah barang baru di negeri ini. Namun, ibarat sebuah dagelan, setiap muncul gerakan penghematan teranyar niscaya hanya menggenapi nasib tragis seruan-seruan berhemat sebelumnya.

Lebih celaka lagi, oknum dalam jajaran pemerintah sendiri justru seringkali “meledek” gerakan berhemat dengan melakukan pemborosan struktural yang menelan duit negara dalam jumlah besar. Alih-alih mendukung program itu, lewat agregasi media massa, kita tahu betul kelakuan para pegawai negara yang seenak perutnya menghamburkan uang rakyat melalui modus-modus sungguh yang menggelikan.

Nasib gerakan penghematan yang beberapa kali telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru kerapkali menegasikan tujuannya yang mulia. Tahun lalu, SBY mendorong jajarannya, baik di kementerian maupun pemerintah daerah, untuk menghemat listrik agar biaya subsidi dapat ditekan seoptimal mungkin. Akan tetapi, lagi-lagi, gerakan itu tak lebih dari angin lalu. Indikator keberhasilannya pun nyaris nihil. Masih di tahun lalu, SBY juga menyerukan untuk hemat bahan bakar minyak (BBM), tapi kenyataannya alokasi BBM subsidi justru jebol bahkan mencapai 40 juta kiloliter.

Tak ada yang menampik bahwa gerakan penghematan ala SBY, khususnya di sektor energi, bertujuan baik dan patut didukung. Tapi, melihat rekam jejak seruan Pak Presiden, agaknya tak salah apabila sebagian rakyat menyambutnya dengan suara-suara sumbang, baik yang bernada sinis maupun sarkastis. Setali tiga uang, dengan alat bukti yang cukup, kaum pengritik gerakan hemat nasional versi SBY pun tak berlebihan jika menuding kebijakan itu hanya omong kosong belaka.

Karena itu, kebijakan penghematan energi teranyar milik SBY yang bertajuk "Gerakan Penghematan Nasional" patut kita kritisi. Gerakan yang akan dijalankan pada Mei mendatang menyusul kegagalan pemerintah meyakinkan DPR untuk menaikkan harga BBM jangan sampai hanya indah dalam tataran konsep. Sesungguhnya, sektor energi nasional telah memasuki masa darurat. Cadangan minyak tercatat milik bangsa ini tinggal 4,3 miliar barel yang niscaya bakal ludes dalam kurun 10-12 tahun mendatang. Artinya, Indonesia terancam jadi negara net importir BBM 100% pada 2022. Cadangan batubara tak kalah mengerikan. Walaupun volume batubara di perut bumi pertiwi hanya 3% dari cadangan dunia, namun ironisnya Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia.

Itulah sebabnya, SBY mesti berani menerbitkan aturan jelas dengan sanksi tegas jika jajarannya melanggar sabda pandita ratu untuk menghemat energi nasional. Pasalnya, kalau hanya sebatas seruan, ironi gerakan penghematan nasional pasti akan terulang kembali. Selain itu, presiden dan menteri-menterinya harus memberi suri tauladan dalam program ini. Jangan sampai, para petinggi negeri ini menyuruh rakyat berhemat, namun kelakuan mereka justru kontraproduktif dengan omongannya sendiri. Bila itu terjadi, maka bersiap-siaplah kebijakan penghematan nasional hanya akan ditertawakan oleh rumput yang bergoyang. Sungguh ironis dan menyedihkan!