Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi - PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya investasi yang mau masuk ke Indonesia. Sementara itu, Pemerintah memastikan keamanan investor tetap terjaga pasca terjadi ledakan bom di Medan, kemarin.

NERACA

Menurut hitungan Luhut, ada sekitar US$123 miliar atau setara Rp1.737,31 triliun nilai investasi yang terhambat masuk Indonesia. Hal ini pun sudah dia laporkan kepada Presiden Jokowi. "Saya ngeri. Ternyata di pipe line kita investasi itu yang sudah ada, tadi saya jumlah-jumlah, belum selesai, tadi saya lapor Presiden juga sudah US$123 miliar," ujarnya dalam pembahasan terkait Omnibus Law, di DPR-RI, Jakarta, Rabu (13/11).

Luhut mengatakan, "Itu yang sudah di pipe line. Ada yang sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak selesai-selesai prosesnya." Menurut dia, salah satu penyebab mandeknya investasi-investasi tersebut masuk ke Indonesia tak lain karena aturan yang masih tumpang tindih. "Kedua dari kita sendiri karena kita tidak mau menyelesaikan ini," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, berjanji bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan kondisi investor setelah adanya bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Ledakan terjadi sekira pukul 08.45 WIB kemarin. "Tentu kita akan terus menjaga keamanan para investor," ujar Airlangga di acara Rakornas 2019 di Sentul, kemarin.

Kejadian ini pun dikhawatirkan dapat menghambat investasi. Padahal, pemerintah sedang gencar mengundang investasi asing. IHSG pun terpantau menurun.

Menko Airlangga pun menyesalkan kejadian bom bunuh diri tersebut. Dia menyebut akan meminta aparat keamanan agar meningkatkan keamanan domestik. "Kita tentu kejadian-kejadian semacam itu amat disayangkan. Dan tentu kami minta agar kita menjaga keamanan di dalam negeri," ujarnya.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga menyebut bahwa peristiwa bom yang meledak di Polrestabes Medan tidak akan membuat ragu para investor untuk investasi di Indonesia. Dia mengatakan, para investor melihat Indonesia dengan iklim ekonomi stabil.

"Saya sejauh ini belum mendengar keraguan investor," kata Ketua Kadin, Rosan Roeslani usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (13/11).

Dia menjelaskan, para investor melihat ekonomi Indonesia sangat stabil dibandingkan negara lain. Hal tersebut jadi pertimbangan para investor untuk tetap menginvestasikan dananya. Tidak hanya itu, faktor politik juga kata dia dinilai para investor sangat baik. "Jadi mereka melihat pemerintah kita mengerti dinamika ekonomi dan mencoba untuk melakukan perbaikan dari semua kebijakan dan UU," ujarnya.

Terkendala Perizinan

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, animo investor asing masuk ke Indonesia tidak menurun. Saat ini, sebanyak Rp700 triliun investasi siap antre masuk ke Indonesia. Hanya saja, investasi itu terkendala berbagai masalah domestik.

"FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri. Sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," ujar Bahlil saat menerima Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya di Kantor BKPM, Jakarta, pekan ini.

Menurut dia, saat ini sebanyak 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp700 triliun ke Indonesia. Perusahaan tersebut siap masuk ke berbagai sektor usaha. Hanya saja, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen. Sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

"Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari," imbuhnya.

Dengan demikian, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik, di samping terus mempromosikan investasi di Indonesia. Pihaknya tak ingin melihat investor yang dipersulit di berbagai lembaga atau di daerah. Karena itu, dalam waktu dekat akan ada terobosan kebijakan baru guna mempercepat pelayanan kepada investor, selain akan dilayani oleh Satgas percepatan investasi BPKM.

Hemat Impor Energi

Pada bagian lain, Menko Luhut mengatakan penerapan B30 bisa menekan impor energi Indonesia hingga 50% di tahun depan. "Kalau kita bikin nanti 1 Desember mulai dengan B30, saya pikir kita akan bisa mendekati hampir 50% di tahun depan," ujarnya.

Sementara untuk penerapan B20 yang sudah berjalan, kata Luhut telah berhasil mengurangi impor energi Indonesia hingga 23%. Data tersebut diambil per September tahun ini. "Kalau kita sampai B50, baru kita ketemu lagi. Kita nggak perlu urusan sama EU (Uni Eropa). Kita memohon, memohon selama ini supaya kita bisa ekspor ke sana," tegas dia.

Luhut mengatakan, "Dia (Uni Eropa) yang akan datang ke kita minta. Karena pada 2045 kita akan produksi 100 juta ton kelapa sawit. Dari angka ini kita akan global player di dalam hal energy."

Selain itu, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, uji coba penggunaan campuran biodiesel 30% menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau B30 ditargetkan selesai pada Oktober 2019.

Dia menjelaskan, ke depan pemerintah tak hanya mengimplementasikan B30 pada sektor transportasi, uji coba B30 untuk kereta api dan kapal juga akan segera dilakukan. Mulai awal tahun 2020, penggunaan komposisi minyak sawit (FAME) pada biosolar sudah mencapai 30% dari saat ini sebesar 20%.

"Setelah 2008 berjalan dengan baik uji coba campuran FAME dengan solar, kita tingkatkan hingga uji coba B30 yang selesai Oktober ini untuk dilaksanakan di tahun 2020," ujar Djoko seperti mengutip Antara, belum lama ini.

Dia menjelaskan, kronologi implementasi kebijakan B30 tak lepas dilatarbelakangi tingginya impor solar, sementara di sisi lain melimpahnya ketersediaan bahan baku kelapa sawit Indonesia.

"Karena solar saat itu sebagian masih impor, di saat yang bersamaan Indonesia adalah negara pertama atau kedua terbesar memproduksi sawit di dunia. Tapi kini Indonesia sudah bebas impor minyak tanah, solar, bahkan avtur nantinya," ungkap Djoko.

Dasar lain dari pertimbangan pemerintah adalah perluasan pemanfaatan BBN sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pemerintah menyadari pentingnya peranan generasi muda dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Di samping itu, penggunaan biodiesel dinilai sebagai penghasil energi yang ramah lingkungan. "Kami juga berkomitmen kepada dunia, agar dunia tetap bersih, tetap sehat dan tidak terjadi pemanasan global sesuai dengan COP 21 di Paris," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud menyebut bahwa Gabungan Asosiasi Kendaraan Bermotor (Gaikindo) dan produsen mobil merk luar negeri ikut menyaksikan dan mengevaluasi uji coba B30. Mereka tidak keberatan dan sedikit masalah yang muncul juga dapat teratasi.

"Jadi pantauannya bersama-sama, tak hanya ESDM, migas, BPPT, tapi kerja sama dengan stakeholder. Jadi produsen Toyota, Mitsubishi, semuanya itu ikut melihat, memantau betul bagaimana kondisi mobil yang digunakan sampai B30 selama ini," ujarnya di Jakarta, belum lama ini. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

Wapres: Pemerintah Komitmen Berantas Korupsi

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi, meskipun Presiden Joko Widodo melalui…

PERTUMBUHAN EKONOMI RI DIPREDIKSI 4,9% - Moody’s: Perbankan Lokal Masih Miliki Resiliensi

Jakarta-Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service, menilai sektor perbankan ikut terpukul dengan adanya ketidakpastian global. Namun, perbankan Indonesia dinilai masih…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

WASPADAI ANCAMAN RESESI EKONOMI - Menkeu: Ketidakpastian Global Kian Cepat Berubah

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketidakpastian ekonomi di global saat ini memiliki pola berbeda berbeda ketimbang sebelumnya. Karena ketidakpastian yang terjadi…

Wapres: Pemerintah Komitmen Berantas Korupsi

NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah tetap menjunjung komitmen pemberantasan korupsi, meskipun Presiden Joko Widodo melalui…

PERTUMBUHAN EKONOMI RI DIPREDIKSI 4,9% - Moody’s: Perbankan Lokal Masih Miliki Resiliensi

Jakarta-Lembaga keuangan internasional, Moody's Investor Service, menilai sektor perbankan ikut terpukul dengan adanya ketidakpastian global. Namun, perbankan Indonesia dinilai masih…