Wakil Ketua MPR RI - Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon

Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI

Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai wacana mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, harus direspon partai politik dan kalangan di parlemen.

"Respon itu dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita, untuk sampai betul-betul dipilih cara yang paling sesuai dengan cara demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11).

Dia meyakini usulan evaluasi yang disampaikan Tito dengan berbagai pertimbangan dan menyimpulkan Pilkada serentak langsung yang dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai pilihan cara memilih kepala daerah dianggap masih memiliki berbagai kelemahan.

Salah satu kelemahannya menurut politisi PDIP itu, antara lain biaya politik yang tinggi, ongkos sosial yang tidak murah sehingga diusulkan oleh Mendagri untuk dievaluasi.

"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output," ujar dia.

Dia menilai, proses maupun hasil dari kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tetap diberikan tempat yang terbaik. Namun menurut dia, hasil pilihan demokrasi itu menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Basarah mengakui bahwa ide evaluasi Pilkada langsung sempat ditolak di era Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dinamika politik saat itu sangat dinamis."Bisa saja tesis pada demokrasi hari ini bisa menjadi antitesis. Oleh karena itu bagaimana bisa mencari sintesis yang baik," kata dia.

Dia menilai usulan tersebut perlu respon, tanggapan dan diskursus seluruh pihak, bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR namun seluruh masyarakat luas, perguruan tinggi dan kalangan pers. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Wacana Publik Hadirkan Kembali Utusan Golongan Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada…

Menko Polhukam - Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone

Mahfud MD Menko Polhukam Pendanaan Terorisme Sudah Via Smartphone  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD   NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah…

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan keberanian Calon…

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi NERACA Jakarta - Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal…