NERACA

Bogor - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bisa membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Pra Kerja kepada masyarakat setempat. “Diharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan seluruh jajaran di pemerintahan daerah untuk nanti dapat memperkenalkan program Kartu Pra Kerja kepada masyarakatnya,” katanya dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Bogor (13/11).

Tak hanya itu, Menko Airlangga juga meminta para pejabat pemda untuk melakukan sertifikasi terhadap berbagai pelatihan yang dianggap berhak dalam membimbing para peserta. “Serta membantu menyertifikasi pelatihan yang eligible,” ujarnya. Airlangga memberikan batas waktu selama dua sampai tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan melakukan kewajibannya tersebut sehingga target pelaksanaan Kartu Pra Kerja dapat mulai berjalan sesuai target yakni Januari 2020.

Ia melanjutkan pemerintah juga akan segera membentuk Komite Cipta Kerja dalam waktu dekat untuk semakin mendorong penciptaan pelatihan bagi masyarakat penerima Kartu Pra Kerja. “Kartu ini akan kita berikan kepada masyarakat yang berumur di atas 18 tahun dengan status telah lulus sekolah,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu skilling untuk pencari kerja fresh graduate, re skilling untuk pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan up skilling. “Mekanismenya adalah pemerintah akan mendorong usaha-usaha atau pelatihan di seluruh Indonesia yang tersertifikasi,” katanya.

Ia mengatakan pendaftaran program Kartu Pra Kerja ini akan berbasis digital sehingga masyarakat di kota besar maupun di daerah memiliki kesempatan yang sama sebab penerapannya melalui sistem kuota. “Terkait tahap awal kita sertifikasi provider-provider services agar provider di kota besar, di Jawa, dan luar Jawa mana yang eligable atau yang bisa memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.

Airlangga menyebutkan total dana yang dianggarkan melalui APBN 2020 untuk program ini adalah sebesar Rp10 triliun dengan biaya per paket pelatihan mulai dari Rp300 ribu, Rp900 ribu, Rp3 juta, hingga Rp7 juta rupiah. “Pemerintah memiliki fleksibilitas misalnya ada program untuk barista kopi itu pembiayaannya bisa berkurang atau bertambah,” ujarnya.

Ia pun berharap melalui program Kartu Pra Kerja ini ke depannya dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia hingga 2 juta orang dari total 7 juta orang. “Bapak Presiden tadi menyebutkan ada 7 juta orang Indonesia merupakan pencari pekerja sehingga diharapkan melalui program ini bisa berkurang 2 juta,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra Kerja pada Januari 2020. "Kita harapkan saat menginjak bulan Januari [2020] program ini sudah dijalankan," kata Jokowi. Menurut Jokowi, dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu pra kerja bisa memilih langsung pelatihan melalui platform digital.

Tak hanya itu, Jokowi meminta pelibatan swasta dan BUMN untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu pra kerja. "Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena bumi memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," ujarnya. Jokowi mengemukakan 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah sehingga reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi.