Pengamat Minta Polri Perbaiki Pelayanan Publik

Pengamat Minta Polri Perbaiki Pelayanan Publik

NERACA

Jakarta - Pengamat hukum Slamet Pribadi menilai Polri perlu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini harus segera dilakukan pasca-dilantiknya Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (RI).

"Sistem di Kementerian dan Lembaga harus beradaptasi mengikuti perkembangan," kata Slamet saat dihubungi, Rabu (6/11).

Penataan tersebut perlu dilakukan dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang.

Ia mengatakan pelayanan Polri kepada masyarakat harus sudah memanfaatkan teknologi terkini di antaranya di bidang administrasi penyidikan, administrasi kendaraan, administrasi keuangan, dan administrasi pelayanan.

Dikatakannya, terkait keterbukaan informasi, memang ada sejumlah informasi di Kepolisian yang tidak bisa dibuka di hadapan publik. Kendati demikian, ia mencontohkan untuk administrasi penyidikan yang ditangani Satuan Reserse Polri, pihak-pihak yang berkepentingan secara legal terkait suatu kasus harus dapat mengakses perkembangan penyidikan perkara.

Pelayanan Polri terhadap masyarakat khususnya bidang reserse kerap dikeluhkan masyarakat, yakni terkait kemudahan akses para pihak atas kepentingannya, pelayanan saat pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

"Keluhan ini banyak dirasakan oleh masyarakat terutama di luar kota besar, saat berhadapan dengan petugas reserse di daerah yang terbebas dari pengawasan pimpinan pusat Kepolisian," kata mantan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

Selain itu Slamet juga mengkritisi adanya keengganan media untuk bersikap kritis dalam mengawasi institusi Polri karena adanya kedekatan emosional."Sehingga sarana kontrol jadi tidak efektif," kata dia.

Terkait penanganan kriminalitas, Slamet menyoroti kerapnya polisi tidak bertindak untuk mencegah atau sengaja membiarkan terjadinya kejahatan di jalanan. Padahal polisi semestinya harus hadir melindungi masyarakat.

Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebut bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

"Polisi harus mengimplementasikan ketentuan di atas. Memastikan tidak ada pemalakan di jalanan, tidak ada jambret di ruang publik, tidak ada kurir narkoba di sudut-sudut kampung, tidak ada coret-coret tembok dan toko di pinggir jalan yang membuat kotor pemandangan di kota-kota," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…