Menteri LHK: Penanganan Sampah Plastik Jadi Rekomendasi Poilitik Kongres Nasdem

Menteri LHK: Penanganan Sampah Plastik Jadi Rekomendasi Poilitik Kongres Nasdem

NERACA

Jakarta - Sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, dan paling sulit terurai. Oleh karena itu, pemerintah bersama para pihak terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik, dan mengeluarkan regulasi pajak yang lebih besar untuk plastik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Sit Nurbaya menjelaskan bahaya sampah plastik tersebut dalam Sidang Komisi Rekomendasi Politik Kongres Nasdem pagi ini di JIEXPO pada Minggu (10/11).

Sidang Komisi Rekomendasi Politik nyang dipimpin oleh Irma S Chaniago, Charles Meikiansyah dan Vena Melinda menghadirkan kadernya sendiri yang juga Menteri LHK Siti Nurbaya untuk memberikan referensi tentang Penanganan sampah plastik.

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menjelaskan tentang pentingnya peran kader partai dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan sampah plastik. secara cukup rinci dijelaskan tentang persepsi publik tentang sampah, fakta dan data sampah serta sampah plastik, perubahan paradigma kelola sampah, kebijakan dan rencana aksi pengelolaan sampah.

Dihadapan peserta Sidang Komisi Rekomendasi Politik, Menteri Siti menegaskan sesama koleganya kader Nasdem untuk beraktualisasi mengisi pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, tepat issue dan tepat sasaran.

Mengenai kebijakan pemerintah perihal pengurangan sampah plastik, Menteri LHK mengungkapkan, pada tahun 2016, dirintis oleh asosiasi ritel didukung pemerintah untuk penerapan kebijakan kantong plastik berbayar hampir di seluruh minimarket di Indonesia. Dalam arti bahwa bayaran itu untuk beban yang diberikan kepada lingkungan.

Menurut survey yang dilakukan pada 2016 itu sekitar 87% masyarakat setuju dengan kebijakan kantong #plastikberbayar, dan 91% masyarakat bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dan perubahan perilaku terjadi di masyarakat akibat kampanye dan regulasi pengurangan sampah plastik, lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tumbler, tas belanja, dan sedotan plastik.

Perubahan Paradigma

Lebih jauh Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, pemerintah juga mengingatkan telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara umum, utamanya dengan langkah memilah jenis sampah. Untuk nantinya menjadi sumberdaya seperti mendaur ulang sampah menjadi kreasi unik dan berharga.“Di beberapa Bank Sampah sudah terlaksana, seperti bayar tagihan atau beli sembako bisa menggunakan sampah plastik,” ujar Menteri Siti.

Pemerintah juga mendorong upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sesuai implementasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Tahap awal akan dilakukan di 12 Kota Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, Bekasi, Tangerang dan Tangsel. Surakarta, Makasar dan lain-lain.

“Pengembanhan teknologi sampah plastik menjadi bahan baku aspal yang sejak 2018 sampai saat ini telah di uji coba pada 16 kota daerah,” tambah Menteri Siti.

Pada bagian akhir penjelasannya, Menteri LHK mengajak seluruh kader Nasdem utk ikut mengkampanyekan dan melakukan edukasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah plastik, demi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai. Selain itu juga melakukan praktek bersama masyarakat dalam penerapan komposting sampah organik, bank sampah dan industri, jadikan sampah sebagai sumberdaya. Itu semua menempatkan sampah sebagai sumberdaya. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD - Tingkatkan Polri

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD   Tingkatkan Polri NERACA Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan enam hal kepada…

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa UU No. 19 tahun…

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI

Imbas Kasus Jiwasraya, DPR Berencana Evaluasi UU OJK dan BI   NERACA Jakarta - Komisi XI DPR berencana mengevaluasi Undang Undang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD

Tindak Tegas Oknum TNI Lakukan Kekerasan, LPSK Dukung KSAD   NERACA Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung langkah…

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara

Komisi III Pertanyakan Keberanian CHA Putuskan Perkara   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI M. Syafi'i mempertanyakan keberanian Calon…

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi

Fenomena Gagal Bayar Asuransi, Ombudsman Bentuk Tim Investigasi NERACA Jakarta - Ombudsman RI membentuk tim investigasi untuk mengkaji fenomena gagal…