Legislator Ingin Pemerintah Gencarkan Digitalisasi Usaha Kecil - Dunia Usaha

NERACA

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menginginkan pemerintah dapat menggencarkan pendampingan yang diperlukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka mempersiapkan mereka dalam meningkatkan digitalisasi UMKM nasional di era global.

"Untuk menuju digitalisasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), kita harus memotret situasi ke bawah," kata Darmadi dalam rilis yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi. Menurut politisi PDIP itu, tidak perlu jauh-jauh di pedesaan, karena masih ada saja pelaku usaha mikro di Jakarta yang dinilai masih gagap teknologi.

Ia berpendapat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan UMKM Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan usaha, yakni akses pasar, permodalan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Karena itu, kita ingin masyarakat diberikan paket komplit, tidak bisa setengah jadi, bukan hanya KUR tetapi ada manajemen skill. Kalau kita ngomong tentang manajemen skill, berarti kita bicara tentang pendampingan. Sebetulnya, mereka juga butuh didampingi, tidak melulu dikasih modal," ujarnya. Dengan adanya perhatian dari pemerintah dengan digitalisasi UMKM, ujar dia, maka hal itu juga akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan telah menyiapkan lima program strategis untuk menaikkan kelas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

“Ada lima program utama, ini sesuai dengan Visi Presiden Jokowi untuk menjadikan koperasi dan UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta itu sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik saat ini,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam jumpa pers sekaligus acara perkenalan dengan wartawan di kantor Kemenkop dan UKM Jakarta, Selasa (5/11).

Program strategis pertama yang akan dilakukan adalah memperbesar akses pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk koperasi dan UMKM.

Sedangkan program strategis kedua adalah peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. Ia menambahkan Kemenkop dan UKM juga akan membantu sertifikasi produk-produk baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Program strategis ketiga menyangkut agregasi pembiayaan yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM. "Kami sudah mengadakan pembicaraan dengan instansi dan lembaga terkait untuk mencari skema pembiayaan yang tepat, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk menjadi off-taker produk UMKM dan avalis untuk pembiayaan.” jelas Teten.

Program strategis keempat adalah pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UMKM yang diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli. Terakhir, program strategis kelima adalah memberikan kemudahan dan kesempatan mengembangkan usaha bagi Koperasi dan UMKM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masuk dalam katalog elektronik (e-catalogue) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah/lembaga.

"Fasilitasi agar barang dalam negeri masuk e-catalogue, usaha kecil dan menengah segera masukkan e-catalogue. Saya tadi dibisiki Pak Roni, itu barang yang tidak standar bisa masuk e-catalogue seperti cigrak (pengki) juga masuk ke barang-barang yang dibutuhkan di e-catalogue," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, disalin dari Antara.

Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.

"Standar (barangnya) nanti dulu, semuanya kan proses, tidak mungkin semua barang sudah langsung pada level yang tinggi, tidak. Kita ingin menghidupkan ekonomi kita kemudian aturan e-catalogue LKPP jangan mempersulit produk-produk dalam negeri, sehingga produk kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kalau ada aturannya, ya ubah aturannya, aturan yang buat kita, permudah aturannya, gampangkan aturannya," ujar Presiden Jokowi.

BERITA TERKAIT

MKP Komit Mendorong Industi Perikanan

NERACA Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo komit untuk mendorong industri perikanan dalam memacu ekspor. Tapi industri perikanan…

Indonesia Bersinergi dengan Korea Kembangkan Industri Kreatif

NERACA Jakarta - Indonesia dan Korea Selatan berpeluang untuk menjalin kerja sama dalam upaya pengembangan industri kreatif. Langkah sinergi ini…

Industri Migor Berharap Tahun 2020 Produk Kemasan Dijalankan

NERACA Jakarta – Tahun 2020 sudah didepan mata. Pelaku industri minyak goreng (migor) yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Bangun EBT Kementerian ESDM Butuh Investasi US$ 36,95 miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI tidak main-main dalam meningkatkan  pembangkit energi baru terbarukan (EBT)…

Hannover Messe 2020, Peluang RI Tarik Investasi dan Kerjasama Teknologi

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Doddy Rahadi mengatakan Indonesia akan menjadi…

Dukung E-Commerce dan Logistik SLP Resmikan Cluster Persewaan Gudang dan Fasilitas Pabrik Modern

NERACA Karawang -  PT SLP SURYA TICON INTERNUSA (“SLP”) dan anak perusahaanya PT SLP INTERNUSA KARAWANG (“SLPIK”), entitas anak PT…