Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang

Oleh: Dr. Endi Haryono, Dosen Hubungan Internasional President University

Laporan Asian Development Bank (ADB), Oktober 2019, menulis bahwa pada kurun waktu 2016-2018 ada 22 juta rakyat Indonesia menderita kelaparan kronis. Mereka bukan sekadar hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak bisa makan secara layak seningga mengalami kelaparan kronis. Laporan ini seudah semestinya menjadi wake-up call bagi kita semua – terutama pemimpin, kaum intelektual dan birokrat – untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan publik dan pembangunan yang baik.

Kelaparan, dan juga kemiskinan absolut, tidak boleh lagi ditempatkan sebagai bagian dari dimensi sosial (social dimensions) dari pembangunan, tetapi harus menjadi objek dasar atau hal yang harus dihapuskan oleh pembangunan itu sendiri. Memang, pembangunan nasional tentu saja memiliki banyak sektor, yang semuanya penting, dan soal kelaparan kronis dan kemiskinan absolut harus menjadi perhatian serius.

Laporan ini, dan data yang ditemukan, merupakan pukulan kedua dalam hal kebijakan sosial bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kalau layak disebut demikian, setelah sebelumnya mengemuka masalah terkait buruknya manajemen BPJS. Justru dalam sistem ekonomi pasar yang semakin terbuka dan sistem globalisasi yang semakin menguat, negara – dan pemerintah yang menjalankan fungsi negara – harus tetap teguh menjaga perlindungan sosial terhadap rakyatnya agar tidak menderita kelaparan dan kemiskinan, perlindungan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Ini tiga hal yang tidak dapat ditawar. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan pada tiga hal ini harus diambil sebagai kegagalan serius.

Pemerintah Presiden Jokowi dikenal lebih sadar dan lebih peduli terhadap laporan-laporan dan indeks-indeks kinerja oleh lembaga-lembaga internasional ketimbang pemerintahan-pemerintahan di Indonesia sebelumnya. Memang seharusnya demikian, bukan hanya mengambil yang baik dan menolak yang kita dinilai kurang, dan karenanya, laporan ini akan mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Respon dalam dalam bentuk kebijakan yang relevan dan tindakan yang tepat, bukan respon dalam bentuk wacana, lebih-lebih karena isu dan masalah yang dilaporkan tentang hal yang sangat mendasar: kelaparan.

Strategi pembangunan yang disusun, pembangunan yang telah dilaksanakan, dan program-program kebijakan lain yang terkait muaranya tak lain, seperti ditegaskan sendiri oleh pemerintah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan daya saing SDM Indonesia. Kedua tujuan ini mencakup, dan sekaligus melampaui, sekadar tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Keduanya juga pondasi penting untuk mengejar apa yang dalam Visi Nawacita – yang ditegaskan dalam Visi Indonesia – sebagai Indonesia Maju.

Ketika pembangunan dan program-program pemerintah yang terkait ternyata belum menunjukkan keberhasilan mencapai dua perbaikan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia, setidaknya tercermin dari laporan ADB, maka ada hal-hal yang harus diperbaiki. Pemerintah memang masih harus bekerja keras dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan ini pasti akan dilakukan karena kerja keras masih menjadi janji dari kabinet yang sekarang.

Kesalahan barangkali terdapat pada koordinasi yang tidak bagus antar-departemen, baik dalam hal koordinasi data-data, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Di balik banyak keberhasilan yang dicapai, soal ini masih menjadi kekurangan serius dari pemerintahan sekarang. Yang kedua, koordinasi masih kurang berjalan – atau nyaris tidak terjadi – antara kementerian/lembaga pemerintah nasional dengan dinas-dinas di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Tampaknya, kita – birokrasi dan bahkan kalangan akademik – semakin melihat ini sebagai kewajaran, konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal, ini hal yang serius yang menghambat pelayanan birokrasi dan pemerintah kepada rakyat terus memburuk.

Pemerintah, pusat dan daerah, mempunyai banyak uang – setidaknya tercermin dari terus berlangsungnya pemborosan anggaran belanja seperti terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya – tetapi di sisi lain kita melihat sebagian rakyat Indonesia (jumlahnya masih jutaan) dalam kelaparan kronis. Ini hal yang tidak bisa dibiarkan terus berulang terjadi. Ya, memang ini ironis, dan saatnya telah tiba untuk tidak lagi menerima ironi semacam ini sebagai kewajaran dalam kebijakan publik kita. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Aturan Bermedsos Tak Langgar Kebebasan Berpendapat ASN

Oleh :  Andhika Binangkit, Pengamat Sosial Politik   Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri yang diantaranya mengatur cara bermedia sosial…

Pemerintah Tegas Memerangi Korupsi

Oleh : Rahmat Kartolo, Pemerhati Sosial Budaya     Ketegasan pemerintah dalam memerangi korupsi tidak perlu diragukan. Saat ini, Presiden…

Tantangan Kepemimpinan BUMN Menyongsong Tahun 2020

  Oleh: Viraguna Bagoes Oka,  Mantan Direktur Pengawasan BI dan Pengajar Magister Kajian Stratejik (KSI)-UI   Di tengah situasi ancaman…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Merajut Asa Pejuang Ekonomi Bangsa

Oleh: Lydia Nurjanah,  Analis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Wakaf Mikro (BWM) sudah berusia 2 tahun lebih. Sejak diresmikan pertama…

Program Debirokratisasi dan Deregulasi Demi Perbaikan Pelayanan Publik

  Oleh : Bagus Ramadhan, Pengamat Ekonomi   Dukungan terhadap rencana pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan regulasi Pemerintah mulai berdatangan. Hal…

Pemerintah Serius Menangani Radikalisme

  Oleh : Edi Jatmiko, Pemerhati Sosial Politik   Pemerintahan dibawah naungan Presiden Jokowi menegaskan akan meningkatkan keseriusannya dalam menangani…