Bank Asing Berkepentingan Terhadap Seleksi DK-OJK

NERACA

Jakarta---Para konglomerat yang menjadi pemilik bank, termasuk perbankan asing dinilai kuat memiliki kepentingan terhadap seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK). Masalahnya hal ini juga terkait dengan eksistensi perbankan asing di Indonesia. “Siapapun yang punya bank maupun perusahaan di dunia perbankan, termasuk bank asing maka pasti ada kepentingan dalam seleksi DK-OJK,” kata anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo kepada wartawan di Jakarta,10/4

Menurut Sadar, bukan tidak mungkin perbankan asing ikut melakukan lobi-lobi terhadap para kandidat calon DK-OJK. Makanya tak heran komposisi calon DK OJK yang banyak melibatkan pihak pemerintah dan perbankan. Hal ini merupakan adanya kepentingan dari pihak perbankan untuk menguasai DK OJK. “Kebanyakan komposisi calon DK-OJK adalah orang perbankan, ini terlihat adanya kepentingan dari Agus Marto,” katanya.

Saat ditanyakan mengenai apakah adanya kepentingan politik di dalam komposisi calon DK OJK tersebut, menurut Sadar, tidak ada unsur politik didalamnya. Namun demikian meskipun ada kepentingan politik itu hanya sedikit saja. “Lebih banyaknya kepentingan dari dunia perbankan untuk kuasai OJK,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengakui DPR akan memfokuskan pada transparansi dan keterbukaan terhadap 14 nama calon DK OJK), termasuk menindaklanjut data laporan Indonesian Corruption Watch (ICW). “Namun kalau data ICW itu juga tidak benar, ya tidak dipakai. Soal transparansi saya akan kejar itu ," ujarnya

Dalam proses seleksi sebelumnya, Pansel OJK memang telah memeriksa latar belakang termasuk harta kekayaan yang dimiliki para kandidat. Meski demikian, menurut Harry, DPR RI bisa saja meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan pemeriksaan kembali. “Bahkan, tidak menutup kemungkinan Komisi XI akan memanggil Pansel untuk menjelaskan lolosnya 21 nama hingga akhirnya menjadi 14 nama sesuai usulan presiden,” paparnya.

Harry melanjutkan bahwa untuk 14 nama calon DK OJK tersebut, ada kemungkinan bisa dikembalikan ke pemerintah. Namun apabila hasil DPR setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dinyatakan tidak kompeten. "Kita akan seleksi, kalau sebagian tidak memadai, nanti dikembalikan lagi, mungkin schedule kita terganggu. Mungkin kita akan pilih ketuanya saja dulu atau kita pilih dua kepala eksekutif perbankan dan pasar modal," ungkapnya.

Menurut Harry, apabila calon DK OJK ditolak oleh DPR RI maka pilihannya adalah pansel DK OJK kembali bekerja kemudian membuka pendataraan kembali atau dengan kata lain membuka seleksi DK OJK kembali. “bisa dikembalikan kepada Presiden, maka konsekuensinya adalah panitia seleksi calon pengurus PJK harus menyeleksi lagi dari 290 orang calon yang mendaftar atau membuka seleksi ulang,” katanya. **mohar

Related posts