Ombudsman Temukan Maladministrasi Penyebab Blackout PLN

NERACA

Jakarta - Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi yang menjadi penyebab listrik PLN padam total atau "blackout" pada 4 Agustus 2019 di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah. Anggota Ombudsman Laode Ida di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (7/11), menyebutkan setidaknya ada lima maladministrasi dari hasil investigasi atas terjadinya blackout.

"PLN inikan instrumen publik yang menjadi operator tentang kelistrikan, jadi sudah sewajarnya untuk melakukan minimalisir atas risiko padamnya listrik yang menjadi tumpuan masyarakat," kata Laode. Dari hasil investigasi ditemukan maladministrasi diantaranya adalah pertama, PT PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi.

Kedua, PT PLN melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman total pada 4 Agustus 2019. Ketiga, PLN tidak optimal dalam proses antisipasi terjadinya blackout. Dan keempat adalah belum optimalnya pelibatan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout.

Kelima, pola ganti rugi yang belum memadai kepada masyarakat terdampak. Oleh karena temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada PLN, BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan KLHK untuk bersinergi melakukan upaya pencegahan serta pengawasan terhadap jalur transmisi.

BERITA TERKAIT

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…