NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pemerintah daerah (pemda) berperan aktif menjemput bola untuk mengingatkan pemerintah pusat mengenai permasalahan dan program yang ingin dikembangkan.

"KKP dan pemerintah daerah akan bahu membahu melakukan pembangunan dengan syarat tidak menyalahi aturan yang ada," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Menurut Edhy, dengan mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya menyatakan bakal memperkuat komunikasi dua arah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Selain itu, ujar dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) KKP juga akan mendorong pengembangan perikanan budi daya ikan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja. Edhy berpendapat bahwa perikanan tangkap laut tidak bisa dilakukan semua masyarakat, terlebih yang tinggal jauh dari laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan Sumatera Selatan tidak memiliki laut yang cukup luas, namun provinsi tersebut memiliki perairan darat yang begitu banyak seperti sungai, danau, waduk, rawa, dan sebagainya yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan budi daya ikan. "Selama ada genangan air, rawa yang luar biasa, dan perairan di daerah-daerah, itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan budi daya ikan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu (30/10). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy menerima Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta 20-an anggota Kadin Indonesia lainnya guna menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya.

Menteri Edhy menyebut, dirinya menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.

“Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya,” tutur Menteri Edhy dalam keterangan resmi.

Menteri Edhy menyebut, setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi.  “Kita akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan. Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan,” lanjut Menteri Edhy.

“Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik,” Menteri Edhy memberi contoh.

Menteri Edhy mengatakan, beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Menteri Edhy menegaskan, KKP akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. “Tugas ini panggilan kehormatan, kebanggaan yang diberikan Pak Presiden kepada saya untuk mengemban tugas yang sangat mulia. Jadi saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.  “Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution,” ujarnya.

Indonesia melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengekspor gurita sebanyak 24 ton ke China pada Januari 2019. "24 ton gurita beku yang diekspor ini ada dari Pulau Flores yang dikirim melalui Surabaya, Jawa Timur," kata Kepala Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) Kupang Jimmy Elwaren kepada Antara di Kupang, NTT.